Home > Berita > Kawal Dana Desa, TP4D Prioritaskan Langkah Preventif & Persuasif

Kawal Dana Desa, TP4D Prioritaskan Langkah Preventif & Persuasif

Sosialisasi TP4D

Waingapu.Com – Tim Pengawalan, Pengamanan Pembangunan Pemerintahan Daerah (TP4D) akan mengedepankan pendekatan preventif dan persuasif dalam mengawal pengelolaan atau penggunaan dana desa. Demikian dipaparkan Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Waingapu, Oder Maks Sombu, dalam sosialisasi dana desa dan TP4D, di aula Kantor Bupati Sumba Timur (Sumtim), NTT, Kamis (24/08) siang lalu.

“TP4D akan mengdepankan langkah preventif dan persuasif serta pendampingan hukum dalam mengawal pengelolaan dana desa. Penegakan hukum represif baru akan dilakukan ketika ditemukan bukti awal permulaan yang cukup. Itupun setelah berkoordinasi dengan aparat pengawasan intern pemerintahan tentang telah terjadinya perbuatan melawan hukum, penyalahgunaan kewenangan dan atau perbuatan lainnya yang berakibat menimbulkan kerugian bagi keuangan negara,” papar Oder dalam sosialilasi yang dihadiri seluruh Kepala Desa juga para Camat se-Sumtim.

Sosialisasi TP4D

Dalam sosialisasi dana desa dan TP4D yang dibuka oleh Bupati Sumtim, Gidion Mbiliyora itu, dan juga dihadiri oleh Kapolres Sumtim, AKBP. Victor M.T. Silalahi, para kepala desa dan para penjabat lainnya yang diberi amanah mengelola keuangan negara juga diingatkan untuk cermat dalam menggunakan keuangan negara dan tertib administrasi.

“Jika ada hal yang perlu dilakukan konsultasi dan penerangan hukum bisa berkonsultasi dengan TP4D. Hingga nantinya tidak ada keragu-raguan dalam penggunaan dan penyerapan dana desa. Jika sudah diberi peringatan jangan lagi dilakukan. Karena lebih baik mencegah daripada nanti menyesal karena sudah nginap di Lapas Kampung Bugis,” imbuh Oder.

Secara umum para Kepala Desa yang hadir dalam sosialisasi ini memberikan apresiasi positif. Namun adapula yang mengusulkan agar pihak penegak hukum menyikapi informasi atau pengaduan dari masyarakat dengan lebih cermat. Diharapkan informasi yang diterima harus ditindakalnjuti dengan ‘cross check’ di lapangan, tidak lantas langsung menerbitkan surat panggilan kepada para aparat desa.(ion)

Komentar

komentar