Home > Lingkungan Hidup > Kemendagri Sikapi Polemik Tanah Ulayat Luku Walu VS PT. MSM

Kemendagri Sikapi Polemik Tanah Ulayat Luku Walu VS PT. MSM

Logo Lembaga Masyarakat Hukum Adat

Waingapu.Com – Kementerian Dalam Negeri (Kemendragri) Republik Indonesia, khususnya Direktorat Jenderal Bina Administari Kewilayahan meminta Gubernur NTT untuk mengambil sikap dengan meneliti kebenaran laporan warga sehubungan dengan masalah perampasan lahan ulayat masyarakat hukum adat Luku Walu Praing Patawang, Kabupaten Sumba Timur (Sumtim), NTT. PT. Muria Sumba Manis (MSM) disebutkan dalam surat pengaduan masyarakat hukum adat Luku Walu, menjadi pelaku penyerobotan atau perampasan dimaksud.

Sebagaimana dijabarkan dalam surat yang ditanda tangani oleh Eko Subowo, selaku Dirjen Bina Administrasi Kewilyahan, atas nama Menteri Dalam Negeri, menyatakan beberapa point yang harus diperhatikan oleh Gubernur NTT.

Surat Menteri

Point-pint penegasan dalam surat yang salinan atau kopiannya diterima redaksi dari anggota masyarakat adat Luku Walu Praing Patawang, Kemendagri diantaranya bahwa telah menerima pengaduan dari masyarakat hukum adat Luku Walu bertanggal 18 September 2017 perihal perampasan lahan ulayat dengan maksud memohon bantuan Mendagri untuk penyelesaian kasus penyerobotan lahan ulayat oleh PT. MSM. Selain itu dijabarkan tentang adanya pengawalan dari pihak keamanan (Brimob) tanpa menghiraukan upaya dialog dan surat rekomendasi komisi A DPRD setempat yang telag diberikan sejak 19 Oktober 2016.

Juga dipaparkan dalam surat itu, aneka upaya yang dilakukan pihak perusahaan untuk mempermudah aktifitasnya adalah dengan menawarkan pekerjaan kepada sejumlah masyarakat hukuk adat Luku Walu sebaagai pengawas lapangan dengan iming-imingi gaji besar, namun kemudian ditolak masyarkat.

Terkait sejumlah paparan itu, Kemendagri di dua point terkahir surat itu menyatakan, dalam rangka pelayanan kepada masyarakat, perlu kiranya meminta perhatian Gubernur NTT selaku wakil pemerintah pusat di daerah segera menindaklanjuti kepada Bupati Sumtim agar segera meneliti kebenaran laporan tersebut dan menyelesaikan masalah dimaksud sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hasilnya dilaporkan ke Kemendagri c.q Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan.(ion)

Komentar

komentar