Home > Opini > Pilkades Lai Hau: Muncul DPT Fiktif, Antara Domokrasi Dan Kepentingan

Pilkades Lai Hau: Muncul DPT Fiktif, Antara Domokrasi Dan Kepentingan

Deddy F. Holo

Demokrasi harus adil, jujur dan terbuka. Harapan masyarakat akan lahirnya pemimpin lewat proses demokrasi tentu dilindungi dengan konstitusi negara, bahwa dalam kontitusi hak dan kewajiban warga negara menjadi mutlak diimplementasikan dalam berbagai dimensidemokrasi.Melihat fenomena pilkades di Kabupaten Sumba Timur tentu akan menjadi perhatian bersama semua pihak baik itu pemerintah, lembaga penegak hukum dan masyarakat untuk turut serta mengawasi jalannya proses demokrasi yang ada. Apa lagi saat ini dana desa yang begitu besar,tentu harus pula diikuti dengan karakter pemimpin yang beretikad baik. Hal mendasar inilah yang menjadi landasan kita semua untuk berpartisipasi menjaga nilai-nilai demokrasi agar tidak dicederai, jika dalam proses demokrasi saja menuai polemik maka secara langsung akan mempengaruhi berbagai kebijakan yang akan diambil.

Kepercayaan publik terhadap nilai-nilai demokrasi harus juga mengakar sampai pada level paling bawah yaitu Desa. Edukasi akan pentingnya hak dan kewajiban warga negara harus pula dimulai dari masyarakat dan tuntu saja butuh peran aktif pemerintah, masyarakat dan penegak hukum untuk terus melindungi roh demokrasi itu sendiri.

Pada hari/tanggal Senin, 27 Agustus 2018 beberapa Desa di Kabupaten Sumba Timur melaksanakan pemilihan kepala desa secara serentak. Desa Lai Hau juga menjadi bagian yang ikut meramaikan pesta demokrasi pilkades di Sumba Timur. Publik dikagetkan dengan adanya laporan polisi pada tanggal 15 September 2017 jam 12. 30 dengan Nomor: STPL/171/IX/2018/NTT/Res ST. Umbu Anis Waluwanja selaku pelapor menyampaikan bahwa laporan ini sebagai bentuk untuk mencari keadilan dalam demokrasi.

Umbu Anis Waluwanja warga RT/RW 006/003 asal Desa Lai Hau, Kecamatan Lewa Tidahu, Kabupaten Sumba Timur mengatakan bahwa laporan tersebut merupakan buntut dari proses pemilihan kepala desa di Desa Lai Hau, Kecamatan Lewa Tidahu , Kabupaten Sumba Timur pada tanggal 27 Agustus 2018 dimana ada berbagai kejanggalan dan pelanggaran hukum yang diduga kuat dilakukan oleh oknum panitia penyelenggara. Dalam laporan tersebut materi yang disampaikan adalah terkait dengan kasus Pemalsuan Daftar Pemilih Tetap (DPT) sesuai dengan laporan polisi Nomor: STPL/171/IX/2018/NTT/Res ST tanggal 15 September 2018.

Berikut kronologis Singkat Pilkades di Desa Lai Hau

Sesuai dengan surat undangan panitia, Nomor:06/PAN/LH/VIII/2018 untuk menghadiri penetapan daftar pemilih tetap Desa Lai Hau, dimana jumlah DPT yang ditetapkan sebelumya oleh Panitia bersama BPD, Aparat Desa RT/RW dan kepala Dusun dan dihadiri 5 calon kepala desa berdasarkan daftar pemilih yang dimasukkan oleh masing-masing RT pada hari Sabtu, tanggal 11 Agustus 2018 adalah 906 orang.

Pada tanggal 27 Agustus 2018 pada hari pencoblosan diketahui bahwa DPT yang digunakan oleh pihak panitia penyelenggara bukan lagi berjumlah 906 melainkan bertambah menjadi 971 orang dan DPT tambahan ada 13 orang sehingga jumlah keseluruhannya adalah 984 orang.

Sebelum dilakukan perhitungan suara, panitia tidak melakukan pengecekan ulang jumlah pengguna hak pilih dengan jumlah surat suara yang ada, dan setelah selesai perhitungan kertas suara panitia juga tidak dicocokkan dengan jumlah hasil perolehan suara masing-masing calon dan jumlah kertas suara yang tidak terpakai.

Dalam proses pemilihantersebut ternyata panitia tidak menjalankan tugas sesuai dengan hasil keputusan yang sudah disepakati pada pertemuan Sabtu, 11 Agustus 2018 yang bertempat di rumah Kepala Dusun II/Paboting dimana dalam pertemuan tersebut telah diputuskan jumlah DPT adalah 906, tetapi yang terjadi tanpa melibatkan aparat Desa, BPD dan calon kepala desa, panitia telah membuat daftar DPT yang baru dari 906 menjadi 971 sehingga terjadi penambahan 65 orang DPT, dan disahkan sendiri oleh pihak panitia kemudian baru diketahui pada saat pencoblosan oleh para calon. Atas kejadian ini calon nomor urut 1 dan 3 atas nama ALFIANUS UMBU LANDANG dan UMBU ANIS WALUWANJA mempertanyakan selisih DPT yang ditetapkan pada tanggal 11 Agustus 2018 dengan DPT pada saat pencoblosan mencapai 65 DPT, namun panitia menjelaskan bahwa penambahan DPT tersebut karena adanya penambahan anak sekolah. Namun,pada dasarnya bahwa anak sekolah usia 17 tahun ke atas tidak mencapai puluhan orang.

Kemudian ditemukan fakta bahwa adanya pemilih dari luar Desa Lai Hau seperti dari desa Tanarara, Lambanapu, bahkan ada pemilih dari Soru Kabupaten Sumba Tengah serta ditemukan pula fakta bahwa orang tersebut memilki jabatan sebagai ketua Rw di wilayahnya.Di sisi lain terjadijuga tindakan pengeroyokan dan penganiyayaan terhadap YANCE PANJI MONDU warga Desa Lai Hau RT/RW 007/ 004 Desa Lai Hau, Kecamatan Lewa Tidahu, Kabupaten Sumba Timur. Atas persoalan ini korban juga sudah melapor di polsek Lewa dengan Surat Tanda Penerimaan Laporan (STPL) Nomor : STPL/62/VIII/2018/NTT/Res ST/Sek Lewa. Dengan melaporkan bahwa telah terjadi dugaan tindak pidana penganiyayaan yang terjadi pada hari Minggu, tanggal 26 Agustus 2018 skitar pukul 02.30 Wita.Namun, sampai dengan saat ini belum ada proses hukum lebih lanjutoleh pihak berwajib.

Mengadu ke DPRD Kabupaten Sumba Timur

Selanjutnya persoalan ini juga dilaporkan kepada DPRD Kabupaten Sumba Timur dimana tertuang dalam surat Nomor : Istimewah, Perihal Pengaduan Masalah Pemilihan Calon Kepala Desa Lai Hau Periode 2018-2024.

Adapun pokok masalah yaitu adanya penambahan DPT fiktif yang tidak berasal dari Desa Lai Hau. Penambahan DPT ini menurut Umbu Anis Waluwanja baru diketahui pada saat dilakukan proses pencoblosan pada tanggal 27 Agustus 2018 sehingga tidak ada waktu lagi untuk di sanggah oleh para peserta calon kepala desa.

Berdasarkan kronologis tersebut di atas, maka diduga kuat oknum panitia pilkades Desa Lai Hau periode 2018-2024 telah dengan sengaja melakukan penggelembungan suara dan atau pemalsuan DPT untuk memenangkan salah satu kandidat dan merugikan calon nomor 1, 2, 3 dan 5. Fakta lain yang disampaikan di DPRD adalah adanya peristiwa pengeroyokan dan penganiyayaan kepada timn sukses paslon pada H-2 atas nama Yance Panji Mondu dan kasus ini sudah dilaporkan kepada pihak berrwajib.

Melihat persoalan dan kronologis di atas, maka perlu diperhatiakan secara seksama terkait dengan proses pemilihan kepala desa yang dinilai kuat tidak sesuai prosedurdan adanya pelanggaran hukum.Oleh karena itumasyarakat berharapa kepada lembaga-lembaga terkaituntuk melihat dan mempertimbangkansertamenindak lanjut persoalan ini sesuai peraturan yang ada, sehingga keputusan yang dikeluarkan oleh pemerintah tidak mencederai nila-nilai demokrasi.

Oleh karena itu, Forum Peduli Pembangunan Sumba Timur (FP2ST) meminta pemerintah, DPRD dan lembaga penegak hukum untuk serius menindaklanjuti laporan masyarakat terkait dengan sengketa pemilihan kepala desa. Demokrasi harus dibangun atas dasar adil, jujur dan terbuka sehingga martabat demokrasi tetap berada pada relnya dan tidak dicederai oleh kepentingan golongan dan kelompok.

Penulis: Deddy F. Holo – Koordinator FP2-ST Kupang

Komentar

komentar