Catatan Kritis Fraksi PDI–P Sumba Timur: Peran Media Massa Jangan Dipandang Sebelah Mata!

Era globalisasi dan demokrasi yang kini terus bergulir dan digelorakan oleh sejumlah kalangan tidak hanya di NKRI namun juga dunia, tentunya tidak bisa dilepaskan dari peran media massa/pers. Media massa, apapun bentuknya, baik media cetak dan elektronik oleh sebagian cendekia di posisikan sebagai pilar Demokrasi dunia. Bahkan khusus untuk NKRI pers/media massa adalah salah satu pendorong dan aktor utama bergulirnya reformasi. Bagaimana dengan pemerintah kabupaten Sumba Timur?

Ternyata, pers/media massa yang selama ini ‘bersimbah peluh tatkala dibakar matahari dan menggigil kedinginan ketika di terjang hujan-badai, oleh sebagian pelaku pemerintahan di tanah marapu itu, justru terkesan dipandang sebelah mata. Pers/media massa yang semestinya diposisikan sebagai mitra pemerintah dalam pembagunan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia, mitra dalam menyuburkan tumbuhnya demokrasi, terkesan dipandang hanya sebagai pelengkap. Padahal lewat insan pers, geliat pembangunan dan ragam informasi lainnya bisa diteruskan ke masyarakat.

Pers bisa memberi informasi bahwa pemerintah (eksekutif), Wakil rakyat di DPRD (legislatif) dan lembaga penegak hukum (yudikatif) berkeja optimal ataukah sekedar “petontang-petenteng”.Sayangnya, sejumlah pemegang kebijakan dan pengambil keputusan di Kabupaten Sumtim masih memandang pers sebagai pencari berita semata. Sebuah pemikiran yang justru tidak jauh berbeda dengan pemikiran anak usia SD-SMP yang baru diberi pelajaran dan pemahaman tentang pers/media massa. Padahal, tidak sedikit sarjana bahkan master yang dimiliki dan mengabdi bagi Sumtim yang sejatinya memiliki pemahaman dan penghargaan/apresiasi yang lebih luas pada aktivitas pegiat pers/media massa.

Angapan bahwa insan pers/media massa hanya sekedar pencari berita dan hanya akan diposisikan menjadi mitra jika bertendensi meraih dan mengetuk hati pegiat pers/media massa jika mulai menulis dan memberitakan kasus atau penyelewengan, atau menjadi mitra tatakala ada tendensi memuluskan niat dan cita-cita pribadi atau kelompok, mitra jika ingin dibackup guna membentuk opini agar kebijakan dan tindak tanduk yang tidak berpihak pada kepentingan publik diarahkan untuk menjadi hal yang lumrah dan bisa diterima khalayak, menjadi mitra dan akan dengan tangan terbuka merangkul mesra para insan pers ketika dikritisi dan dipublikasikan segala ketidakbecusan, nantinya pasti bermuara pada lahirrnya citra penyelenggara pemerintahan dan pelayayan publik sebagai ‘abu nawas’ atau bahkan ‘sengkuni’.

Boleh jadi, menyadari akan peran penting pers dalam tumbuh kembangnya demokrasi dan optimalisasi pelayananan publik, akhirnya menggelitik nurani anggota DPRD Sumtim khususnya fraksi PDI-P menyampaikan aspirasinya. “Diharapkan agar pemerintah wajib mengikut sertakan pihak pengelola Media Massa, baik media elektronik seperti RSPD maupun media cetak seperti Timex, Pos Kupang dan Buser Timur, dalam berbagai kegiatan pemerintah dan DPRD ,termasuk dalam melakukan perkunjungan ke desa-desa sehingga warga masyarakat memperoleh berbagai informasi penting ,baik kegiatan kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah dan DPRD maupun informasi yang terkait dengan kepentingan masyarakat,” adalah sekelumit penyampaian kepedulian para wakil rakyat dalam tubuh fraksi PDI-P yang dibacakan ketuanya, Steven Yulius Galla, SH ketika membacakan pemandangan umum fraksi terhadap Nota keuangan atas Rancangan APBD Kabupaten Sumtim tahun anggaran 2010 dan dua buah rancangan Perda Kabupaten Sumba Timur belum lama ini.

Sayangnya kepedulian fraksi itu harus berbenturan dengan tembok kekurangpemahamannya pemerintah akan maksud yang tersirat dalam pernyataan fraksi PDI-P itu.” Harapan fraksi agar pemerintah wajib mengikutsertakan media massa dalam kegiatan pemerintah dan DPRD dapat dijelaskan bahwa pemerintah hanya dapat menginformasikan agenda kegiatan kepada media massa melalui bagian humas sedangkan keikutsertaannya dalam kegiatan-kegiatan dimaksud tidak dapat dipaksakan karena berkaitan dengan rencana kerja dari masing-masing media massa,” demikian tanggapan pemerintah yang dibacakan oleh asisten III Setda Sumtim Umbu Hapu. Jawaban Pemerintah atas pemandangan umum fraksi yang mungkin karena dikerjakan terburu-buru dan terkesan dipaksakan selesai itu, sontak mencederai nurani para pegiat pers dan juga para anggota fraksi PDI-P.

“Pers adalah pilar demokrasi, untuk itu pers wajib dilibatkan dalam setiap kegiatan pemda dan DPRD, agar bisa bersama menggali informasi dimasyarakat, selanjutnya juga bisa memberi informasi seputar kerja pemerintah dan DPRD.Keberhasilan dan koreksi terhadap pembangunan yang telah dilakukan diwartakan. Melibatkan pers tentunya harus memberi penghargaan yang layak dan pantas kepada para pegiat pers sebagai seorang manusia. Mereka karena tugasnya meluangkan waktu dan tenaga untuk memberi kontribusi nyata bagi pembangunan Sumtim tentunya perlu juga dihargai secara pantas. Tidak ada kegiatan atau kerja saat ini yang tidak mengeluarkan biaya, tentunya pers demikian, untuk itu pemerintah diharapkan bisa memberikan bantuan dana kepada pers yang dilibatkan dalam mensosialisasikan kegiatan dan program pemerintah. Saya rasa jika peruntukannya jelas, ini tidak melangkahi aturan karena ada pos dana untuk publikasi yang tidak dioptimalkan pemanfaatannya,” beber Amos Mandja, wakil ketua DPRD Sumtim yang kala ditemui sejumlah wartawan ditemani Pdt. Joshua K. Maudjawa, Pdt. Pier Taka, Steven Yulis Galla dan Charlotta Kantundiang yang mengamini sikap yang disampaikan Amos itu.

Untuk itu, demikian lanjut Steven Galla menimpali, fraksi PDI-P tetap akan meminta pemerintah untuk tetap melibatkan pers dan memberi pengahargaan atas keterlibatannya, dengan menggunakan dan mengoptimalkan alokasi dana yang sudah dianggarkan di bidang humas masing masing SKPD atau mengoptimalkan alokasi dana untuk publikasi yang hampir selalu ada pada tiap kegiatan pada tiap SKPD.

Secara terpisah sejumlah pihak baik dari kalangan legislatif maupun elemen lain dimasyarakat meminta pemerintah untuk lebih mengoptimalkan fungsi bagian Humas. Hingga tidak sekedar menjadi bagian yang minim program dan sekedar aktif memotret, mencetak, shooting dan kemudian tidak tahu dipublikasikan dan disosialisasikan kemana hasilnya.

Sebuah potret penghargaan terhadap pengabdian dan kontribusi pers dan media massa yang masih buram, yang tidak seterang hasil bidik kamera dan ragam peralatan elektronik mentereng bagian humas. (ion)