“Kami Membutuhkan Buku-buku, Siapa Mau Bantu?”

Begitu anak-anak terkucil di dua wilayah adat terpencil Kedang dan Leragere, di kabupaten Lembata, NTT, berseru di blog ini. Tapi, mengapa kami anak-anak terpencil butuh buku-buku? Kami ingin pintar. Itu jawabannya. Tapi untuk jadi pintar dan berguna sangat sulit bagi kami anak-anak terkucil dan terpencil ini. Selain biaya hidup tinggi, sarana infrastruktur tak tersedia secara mudah bagi warga masyarakat. Jarak sekolah dengan rumah amat jauh. Di kecamatan Kedang dan Leragere, kabupaten Lembata, NTT, anak-anak harus berjalan berkilo-kilo meter di medan jalan berat berbatu-batu untuk bisa sampai di gedung sekolah. Kondisi jalan sangat buruk. Tak ada angkutan desa. Sekolah-sekolah kekurangan buku pelajaran. Hiburan dan sarana alternatif pendidikan untuk mereka tidak ada. Jarang ada sekolah dasar yang memiliki perpustakaan. Ketiadaan perpustakaan di sekolah makin menghambat proses belajar dan perkembangan anak secara intekektual, emosional maupun sosial. Pengetahuan anak menjadi terbatas dan mengakibatkan terbatasnya pula jangkauan cita-cita dan harapan yang bisa mereka rumuskan.

Mimpi dan cita-cita yang patah. Kemiskinan amat sering membatasi kemajuan perkembangan bakat, kreativitas dan karakter anak-anak di wilayah-wilayah terpencil. Kedang dan Leragere merupakan salah satu daerah kecamatan terpencil di kabupaten Lembata. Di sana tersebar ribuan anak-anak yang menyimpan mimpi dan ingin menggapai kemajuan. Sayang, kondisi alam yang sulit, kemiskinan yang membalut masyarakat, ditambah kebijakan pemerintah yang korup dan kurang menganggap penting pendidikan, mematahkan mimpi dan cita-cita mereka. Bahkan di keluarga-keluarga yang sangat miskin dipekerjakan menjadi buruh bangunan untuk menyokong perekonomian keluarga. Rumitnya persoalan di daerah terpencil tersebut mengakibatkan hilangnya lingkungan yang mendukung tumbuh-kembangnya anak untuk menjadi pribadi-pribadi yang utuh, bebas dan bermartabat..

Boleh tahu tentang keadaan daerah kami yang sangat terpencil? Leragere berada di daerah ketinggian perbukitan di kabupaten Lembata. Jaraknya 50 km dari ibukota kabupaten. Sedangkan Kedang berada di wilayah pesisir yang membentang di kaki-kaki perbukitan yang berjarak 75 km dari ibukota kabupaten. Lembata sendiri adalah kabupaten baru dan hasil dari pemekaran kabupaten Flores Timur. Di dua wilayah tersebut anak-anak (dan masyarakat) hidup tanpa listrik di siang hari. Bahkan di Leragere tak ada listrik sama sekali baik siang maupun malam. Mereka belajar dengan lampu minyak sebagai penerangan. Radio dan televisi sulit didapat di Leragere. Media cetak tidak masuk sampai ke wilayah tersebut. Perkembangan informasi dan pengetahuan tidak menjangkau masyarakat di sini. Anak-anak makin jauh dari dua hal penting yang mereka perlukan untuk berkembang.

Ketiadaan sarana transportasi yang bisa menjangkau daerah tersebut menghambat mobilitas masyarakat setempat. Barang-barang kebutuhan sehari-hari sangat mahal. Harganya berlipat-lipat dibanding harga normal di Jakarta misalnya. Beban biaya hidup yang tinggi sering menyebabkan pendidikan dan kebutuhan anak dalam keluarga dikesampingkan. Sekalipun anak-anak tetap disekolahkan, mereka kesulitan menyediakan fasilitas buku bacaan dan maupun alat tulis.

Kondisi alam di kedua daerah tersebut tergolong kering. Kesulitan masyarakat dalam memperoleh air bersih dirasakan pula dampaknya oleh anak-anak. Tidak jarang anak-anak terpaksa turut mencari air di mata air pada musim kering. Pekerjaan mencari air di tempat yang jauh dan berbukit-bukit termasuk pekerjaan berat bagi perempuan dewasa disana. Apalagi jika anak-anak yang harus mengerjakannya. Anak-anak dari keluarga yang sangat miskin mengalami situasi yang lebih parah lagi. Mereka kadang terpaksa bekerja menjadi buruh bangunan demi menyokong perekonomian keluarga. Anak-anak ini menjadi kehilangan kesempatan belajar di bangku sekolah dan menikmati kegembiraan serta kebebasan di masa anak-anak. Mereka terenggut dari dunianya. Anak-anak yang demikian harus diberikan ruang belajar dan berkembang tanpa harus meninggalkan tugas kepada keluarga.

Dijerat korupsi. Meskipun anggaran belanja pemerintah Lembata untuk pendidikan 2007 tampak sangat besar sampai 26 persen atau Rp66.7 milyar, tapi seperlimanya saja yang digunakan untuk program wajib belajar sembilan tahun. Konsentrasinya justru untuk rehabilitasi bangunan sekolah. Sedangkan untuk program pendidikan usia dini jumlahnya sangat kecil yaitu 0,1 persen dari anggaran untuk pendidikan tersebut. Tak sulit memastikan tingkat korupsi di Lembata masih sangat tinggi, sekalipun media massa setempat setiap hari memberitakan korupsi oleh pejabat pemerintah. Situasi ini semakin membuat hak-hak anak Lembata untuk mendapatkan pendidikan yang bermutu makin diabaikan.

Wajib perlindungan khusus. Pesan dan pelajaran dari semua keadaan ini sangat jelas. Mereka membutuhkan perlindungan khusus. Perlu kita jamin hak anak-anak yang hidup di wilayah miskin dan rentan untuk memperoleh bantuan dan perlindungan khusus. Anak harus sepenuhnya dipersiapkan untuk menghayati kehidupan pribadi dan dibesarkan dalam lingkungan dengan semangat cita-cita tinggi.

Maka penting untuk mengupayakan terbangunnya suatu lingkungan yang mendukung pertumbuhan dan perkembangan jiwa serta potensi anak secara sehat dan membebaskan. Hal ini dimaksudkan agar anak-anak tersebut makin tumbuh menjadi pribadi yang bebas, utuh, menguasai pengetahuan dan berbudi luhur. Maka perintisan unit-unit kegiatan yang menyediakan sarana yang mampu memicu perkembangan bakat, emosi dan karakter anak merupakan kebutuhan mendesak di kedua daerah tersebut. Unit-unit tersebut harus berada di luar struktur sekolah formal agar anak-anak yang putus sekolah maupun yang tidak sekolah bisa menjangkaunya.

Perpustakaan anak merupakan alternatif penting untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Selain menyediakan sumber-sumber pengetahuan untuk mendorong keluasan berfikir anak, perpustakaan ini dapat menjadi tempat berinteraksi, belajar dan bermain yang sehat bagi anak-anak desa. Perpustakaan harus berada tidak jauh dari tempat tinggal anak-anak dan disediakan dengan cuma-cuma.

Kepada para pembaca blog ini, anak-anak ini berseru: Mohon kami dibantu! Siapa yang memiliki buku-buku untuk anak-anak yang layak baca sudilah kiranya menyumbangkannya kepada mereka. Siapa yang bersukarela menyumbangkan bantuan dalam bentuk apa pun yang dapat menolong mereka untuk pemenuhan keperluan perpustakaan ini kami dorong untuk jangan lagi ragu-ragu.

Untuk kejelasan rancangan pengadaan perpustakaan bagi anak-anak Kedang dan Leragere di Kabupaten Lembata, NTT ini mohon diunduh sebuah file dari kaitan internet ini: DOWNLOAD

Read More...

Summary only...

How should we look at "illegal migration" between Indonesia and Malaysia?

Sri Palupi

Certain individuals among the Indonesian government officials indeed would like to have a better country, including on how overseas work should be managed. Such individual would show that there is a hope for change, like what we recently see how the Indonesian ambassador for Malaysia, former police general Da’i Bachtiar, indicates that he is not unaware that “illegal migrant workers are too many”. However, others see what the ambassador does is far from their expectation. Different responses appear in a mailing list on the appalling condition of the Indonesian migrant workers, particularly from among critical individuals, with the ending that such government official seem to asking all parties to work together.

Our law on the protection of migrant workers, however, has yet to include a stipulation that authorizes independent representatives of the interests of the workers be legally guaranteed of significant participation in the making of the public policies of manpower export management. The main problem apparently lies in whether we still consider those undocumented migrant workers be also the subjects of protection. Up to now, the law does not mention anything about them, while in fact, as the ambassador admits, they are “too many”. What would you respond? Here is one worth reading.

Many would eventually resort into victimizing those workers, while in fact, Indonesian migrant workers, either they are illegal or legal, have made the same economic benefits, either for Malaysia or Indonesia. Both therefore deserve protection. They strive fThey have sent back home foreign exchanges either for central government or at district or at provincial levels and, of course, for their families. We could not thereby half-heartedly look upon illegal migrant workers. This should have been tackled out of its problem roots.

It is virtually the results of the misguiding public policies of the governments. There are so many reasons that induce them into becoming illegal. Many of them choose to be illegal for having no money and other resources. Many of them are illegal for being cheated by the agencies, be they recruitment or placement, or by the employers. Many of them become illegal as a result of their efforts to escape from forced servitude. In short, illegal migrant workers are the victims of the mismanagement of labor migration in both countries.

In Malaysia, work permits have nearly grown into open businesses, particularly in the construction work sector. Official work permits for construction sector cost RM1,600, yet the workers have to pay it up to RM3,000 for the long chains of payment. A migrant worker in construction work may earn RM25 daily, apart from deduction for work permit fee, yet ironically, illegal workers could earn up to between RM40 to RM60 per day. Who would not one prefer to be illegal?

Everybody knows construction works are very brief. Generally less than one year the project exhausts. In fact most of the workers pay the work permit for the validity time of one year. Once the project is over, they are jobless and thereby penniless, while waiting for new projects. If other facilities and insurances received by illegal and legal workers are not even better, it is then more beneficial for them to take illegal modes. It is because Malaysia itself does not guarantee the implementation of the fulfillment of the workers' rights as stipulated in its law. How then the workers would take legal procedures? They learn from facts on the ground that the salary of those illegal is generally higher than those of legal ones. If there are no legal incentives for those who have taken legal routes, it is consequential that they take illegal ones.

In reality, if one becomes legal worker, there is no guarantee she or he would not be raided by civil volunteers Rela or police officers, because her/his documents are in the hand of the employer. While s/he knows illegal workers mostly carry their own documents. In Malaysia you can easily find legal migrant workers yet arrested by Rela gangs. In Semenyih detention center in the outskirt of Kuala Lumpur, there are now many legal workers detained while their employers retain their documents. Many employers do not take care of their detained workers. They instead find it beneficial because they are freed then from paying the salaries of the detained workers. Many employers suspend the salaries of their workers. They work for three months but paid only for one month. The two-month salaries are delayed or worse not paid eventually. Most of construction workers would figuratively say, "If you become legal worker, your neck could be strangled." Initially they have their complete documents in their hands but they later choose to be illegal because it is more beneficial.

Indonesian government is more than often too legalistic in their approaches. They virtually opt for putting pressure on their own citizens than taking resolute stance toward Malaysian parties. While Malaysian government does not take care even to the agreement they made themselves with their Indonesian counterparts. You may see the so-called memorandum of understanding between both countries, not even one point being followed suit or implemented by Malaysian parties. As a result, the agreement is more advantageous for the interests of the employers, and does not protect the workers.

Considering that the Malaysia's policies are more enslaving migrant workers, the country actually does not fulfill the basic requirements of migrant workers-receiving country. Yet we all know that Indonesia's poor rural condition is the main reason so that they work overseas. At least, most of them would think, with working in Malaysia, they still could feed their family, sending children to cheap schools, and if fortune smiles they could have some money to start small business at home.

The message is clear that we all should eradicate illegal migration from its root problems, with improving our public policies, while taking decisive bearing towards Malaysia. We are also challenged to prove to ourselves that we are a country of dignity, heralding the honor of our countrymen and women. Then we would stop victimizing those illegal workers.**

Read More...

Summary only...

Anjing di Lembata

Sri Maryanti

Tinggal bersama keluarga pedesaan terpencil di Buyasuri, kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur sangatlah menarik. Keluarga tak hanya terdiri dari ayah, ibu, anak dan rumah saja. Kalau kita perhatikan lebih teliti ada perangkat dan pranata lain yang menyertai satuan kehidupan kecil tersebut. Hewan memiliki peran dan hubungan yang tak lepas dari kehidupan anggota keluarga.

Hampir sebagian besar rumah keluarga di Buyasuri dijaga oleh anjing. Mereka menyebutnya "au eko boyang". Di saat malam sudah larut dan orang-orang sudah lelap, anjing-anjing ini akan menggonggong jika ada orang asing masuk ke perkampungan. Suaranya mampu membangunkan penghuni rumah. Jadi jangan heran, kalau kita sembarangan masuk ke pekarangan orang malam-malam bisa dikeroyok oleh anjing-anjing tersebut. Tak hanya itu. Masyarakat adat setempat percaya bahwa rumah tanpa anjing akan membawa rasa sepi bagi penghuninya.

Di jalan-jalan dekat pedesaan Lodoblolong (di luar Buyasuri) juga sering dijumpai anjing-anjing membuntut tuannya menuju kebun. Di beberapa daerah perbukitan di Kedang, anjing berguna untuk keperluan berburu. Begitu anak panah mengenai sasaran, anjing tersebut akan mengejar dan melacak lokasi sasaran yang sudah terluka.

Keluarga-keluarga di sini memiliki dongeng menarik yang berhubungan dengan perpecahan masyarakat dan soal anjing. Kebetulan Buyasuri masuk wilayah Kedang. Dulu masyarakat Kedang sangat kompak dan bersatu. Hingga pada suatu hari mereka mengadakan pesta di atas gunung. Dalam pesta itu mereka menyembelih babi lalu dibagi-bagi ke semua yang datang. Namun daging babi tersebut tidak cukup. Walau tidak cukup dan ada yang tidak kebagian, mereka terus saja bertandak bersama. Satu sama saling bergandeng tangan sambil melingkar, menari dan menyanyi. Dengan iringan lirik seperti berikut ini.

Namang ita hele
Hamang te lamang
Nedung te hedung

Lirik itu adalah ajakan untuk menyanyi dan menari bersama. Mereka lagukan nyanyian itu sambil terus bertandak.. Tiba-tiba anjing-anjing berdatangan dari segala arah. Rupanya mereka mendengar nyanyian itu dan merasa diajak menari juga. Mereka ikut bertandak dalam pesta. Melihat anjing-anjing juga bertandak, orang itu bubar sendiri-sendiri. Rusak sudah kekompakan itu. Bagi mereka melihat anjing bertandak adalah hal tabu. Yang pantas menari adalah manusia. Hal itu sebenarnya semacam sindiran.

Kisah tersebut mengajarkan nilai-nilai luhur dalam masyarakat. Manusia yang tidak peka terhadap persoalan bersama dianggap sama dengan anjing. Kisah itu dipercaya sebagai awal perpecahan masyarakat di Kedang. Sejak itu Kedang terbagi menjadi beberapa bagian. Saat ini Kedang dipecah menjadi dua menurut wilayah administratif. Kecamatan Omesuri dan Buyasuri. Kisah ini juga tak banyak diketahui oleh anak-anak muda sekarang. Tidak tertutup kemungkinan masih ada versi lain dari cerita ini.

Selain anjing, keluarga-keluarga di sini juga banyak memiliki babi. Walau ada yang menaruh di pekarangan, babi umumnya ditaruh di kebun. Kebun adalah tanah garapan yang letaknya di luar desa. Biasanya di pinggir-pinggir hutan. Babi betina dewasa yang siap kawin akan dibawa ke pekarangan menunggu babi jantan birahi. Mereka lalu dikawinkan. Jika proses pembuahan cukup akan dikembalikan ke kebun. Mereka dibawa ke pekarangan pada masa-masa perkawinan agar mudah diawasi. Mereka lebih banyak ditaruh di kebun agar tidak mengganggu perasaan saudara mereka yang muslim. Di Buyasuri separo penduduk beragama katholik dan setengahnya lagi beragama muslim.

Selain babi, mereka memelihara kambing. Kambing ditempatkan di pekarangan diikat pada sebatang pohon.

Hewan lain yang dijumpai di habitat ini adalah nyamuk. Nyamuk sangat banyak ditemui. Nyamuk tumbuh subur disini karena perkampungan ini banyak sekali terdapat bak-bak air penampung air hujan. Maka tak heran kalau dimusim kering yang jarang ada hujan, nyamuk tetap ganas menyerang.**

Read More...

Summary only...

Salendra: Falsified Information on Wage by Recruitment Agency

My name is Salendra, 37 years old, high school graduate. Now I work as a construction worker, having no documents, at the Precinct 15, in surrounding of Putrajaya, the planned city just southern of Kuala Lumpur. I come from South Lampung in southern tip of Sumatra Island.

I work here how after I run away from my employer some weeks earlier who owns a banana plantation at Yong Peng area, Johor, southern Malaysia’s peninsula. All my documents now are on my employer’s hand. He is a Chinese descent. I was waged very little that did not match with my work load.

I just started working here in 2007. My small business was bankrupt. I then decided to work as a migrant worker to Malaysia. Yet, upon arriving here, the wage I receive does not fit to what the broker had contracted with me. He comes from my home district, South Lampung. The same promise was also said by the agency’s official named PT Mangun Jaya Perkasa in East Jakarta. I was given falsified information. In fact, I had paid the recruitment and employment fee up to seven million rupiah (~US$758).

I was paid at the plantation only 21 Malaysian ringgit (~US$6.27) per day. I worked until about nine hours and a half daily. Wage is deducted up to three months. No single insurance I got including health matter. In fact I bought all tools necessary for the plantation work. Up to now after over one year I could only once send money about 1,400 ringgit (~US$418) back home for my family. I have three children in the village. I feel very culpable to my wife.

My agent in Malaysia is Bonhon Sdn. Bhd, the venue of which is at the road to Yong Peng. I managed to open electrocuted barb wire along with two other workers. There are more workers from Indonesia having similar problem still in the plantation.

Now as a construction worker, I am helped by a friend who has been working as a sub-contractor. He paid me slightly better of 35 ringgit (US$10.46) per day. I mix cement and other building materials at a would-be apartment at Precint 15, Putrajaya. I stay in an on-site barrack among with hundreds of undocumented guest workers either from Indonesia, Bangladesh or Myanmar. I do hope I could collect enough money that I may go back home as soon as possible.

Read More...

Summary only...

Jika Tuhan memakai sepatu hak tinggi ..

Iswanti

Sepatuku baru, kubeli di salah satu mall di Orchad, Singapura.

Sepatu baruku memiliki hak tinggi, sekitar tujuh senti.

Walaupun hak tinggi, tapi rasanya nyaman sekali di kaki.

Teknologi tinggi memungkinkan membuat sepatu-sepatu yang nyaman di kaki, apalagi dengan bahan bagus, dan tentu saja harga bagus.

Aku mencoba sepatuku kupakai di trotoar Orchad.

Ternyata, yang bikin nyaman bukan hanya sepatunya, tetapi juga trotoar yang
memungkinkan kita berjalan menggunakan sepatu apa pun,
termasuk hak tinggi sepuluh senti sekalipun.

Hal yang tidak mungkin kulakukan di trotoar di Jakarta.
Masih untung jika ada trotoar ..

Trotoar di Jakarta sepertinya tak ada
yang cukup nyaman untuk dipakai pejalan kaki,
apalagi pakai sepatu dengan hak tinggi.

Untuk bisa berjalan di trotoar di Jakarta ..
kita harus berantem dengan sepeda motor yang naik ke trotoar,
bertoleransi dengan pedagang kaki lima,
atau banyak lubang mengangga
yang membuat kita mesti pasang mata hati-hati.

Ah susahnya berjalan kaki di Jakarta.

Ah, jika saja Tuhan memakai sepatu hak tinggi ..
mungkin kita akan agak perhatian dengan trotoar..
sebab katanya negara kita sangat berketuhanan.

Jadi kalau Tuhan senang mengenakan sepatu hak tinggi,
kita akan ramai-ramai membangun trotoar yang bagus.

Sayang ya, kita hanya menafsirkan Tuhan ada di rumah-rumah ibadah,
sehingga hanya rumah ibadah yang dipercantik.

Read More...

Summary only...