 Obed Hilungara, SH., M.Si, KTU Dispend Sumba Timur Masih teringat dikepala kita bahwa dalam rangka menata manajemen pendidikan di negeri ini, pemerintaha melalui Departemen Pendidikan Nasional menetapkan tiga program utama, yakni, peningkatan mutu, peningkatan akses memperoleh pendidikan, peningkatan akuntabilitas dan pencitraan publik. Dalam rangka pelaksanaan wajib belajar pendidikan 9 tahun, pemerintah Indonesia telah mendapat dukungan dana dari pemerintah Belanda yang diberikan dalam bentuk hibah, yang dapat dipergunakan oleh pemerintah guna mendukung tercapainya wajib belajar 9 tahun yakni tamat SPM bahkan sampai ke satuan pendidikan/sekolah yang membutuhkan dana tesebut untuk digunakan secara baik dan bertanggungjawab. Di sela-sela pelatihan keuangan ketika waingapu.com menemui KTU Dinas Pendidikan Kabupaten Sumba Timur, Obed Hilungara, SH., M.Si., mengatakan bahwa Kabupaten Sumba Timur pada tahun 2007 mendapatkan alokasi dana bantuan hibah dari Pemerintah Belanda (Dutch Grant) yang diarahkan kepada peningkatan mutu dan perluasan akses pendidikan. Penjabaran dana tersebut terdiri dari 3 komponen yakni: Distrik Education Development Fun (DEDF)/Dana Pengembangan Pendidikan Kabupaten, School Development Fun (SDF)/Dana Pengembangan Sekolah dan Dana Training and Workshop (TW)/Pelatihan. Untuk itu lanjut penanggungjawab danah hibah tersebut mengatakan bahwa dalam rangka akuntabilitas pengelolaan keuangan oleh setiap lembaga penanggungjawab hibah Belanda maka perlu dilakukan pelatihan pengelolaan keuangan sekolah dengan melibatkan para pihak terkait yang bertanggungjawab terhadap kelancaran pelaksanaan. Program pelatihan ini mulai dari tanggal 18 s/d 21 Juli 2007 bertempat di Gedung Nasional Umbu Tipuk Marisi dan di Aula Dinas Pendidikan Kabupaten Sumba Timur. Sasaran pelatihan ini pada sekolah-sekolah penerima dana Hibah yakni 119 SD dan 12 SMP. Untuk rehabilitasi gedung SD 90, 29 SD untuk peningkatan mutu, dan 4 SMP untuk rehab serta 8 gedung yang direhab untuk peningkatan mutu. Peserta pelatihan diikuti oleh 473 orang yang terdiri dari Kepala Sekolah 131 orang, Ketua Komite 131 orang, Bendahara 131 orang, Tim MBS Kecamatan 70 orang, dan Tim MBS Kabupaten 10 orang, akan tetapi yang hadir hanya 447 orang. Nara sumber pelatihan berasal dari Badan Pemeriksa Keuangan Propinsi (BPKP), diantaranya Tri Winarko (Auditor Ahli), Djarot Sujitno (Auditor Penyelia) Dinas P & K Propinsi dan nara sumber Kabupaten lainnya. “Yang diharapkan pada pelatihan ini adalah pengelola program dapat mengelola keuangan dengan tertib, lancar dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai petunjuk pelaksanaannya, kemudian pengelola keuangan sekolah dapat mentaati/membayar pajak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan pengelola program dapat melaksanakan program sesuai prosedur dan mekanisme yang telah ditetapkan”, demikian Obed Hilungara menutupi pembicaraan.
|
