PNS dan SEPATU

Setelah kejadian fenominal yang menimpa negeri  tercinta beberapa minggu lalu yaitu dengan meningalnya ketua DPRD Sumut, disusul dengan kemunculan “dukun cilik” Ponari yang sempat membawa korban meninggal 4 orang karena berdesak-desakan demi memperoleh pengobatan yang mujarab dan gratis. Lambatnya penyelesaian ganti rugi bagi korban lumpur Lapindo dengan alasan pihak perusahaan mengalami kesulitan keuangan. Janji yang diberikan bahwa ganti rugi tetap akan dibayar, hanya saja tidak dapat dipastikan kapan akan dibayar. Kasihan…, sungguh kasihan masyarakat kecil, selalu menjadi korban pembodohan. Ini hanya sekelumit penderitaan rakyat kecil yang dapat terungkap kepermukaan.

Dengan penuh hati-hati dan bersuara agak pelan ibu itu menyapa orang yang berada dibalik tumpukan sepatu rusak itu, sapanya, ”hai, permisi, selamat siang….” dan secara sepontan munculah sebuah kepala seseorang laki-laki dengan senyum ramah, ”selamat siang juga,…bagaimana ibu…..?” sambil tangan yang sebelah memegang jarum besar dengan benang jahitnya, dan sepatu yang sedang dijahit ditangan yang satunya.

Sambil melihat kanan kiri, dan sedikit agak berhati-hati, ibu tersebut mengeluarkan isi kantong plastik tersebut, seakan tidak ingin orang lain melihat apa isi kantong tersebut kecuali si tukang sol sepatu.

“Begini dik, sepatu ini merupakan peberian dari anak saya, dari Bandung, Cibaduyut”, katanya mengawali ceritanya dengan tukang sol sepatu.

“Iya ibu, terus kenapa dengan sepatunya?”, tanya laki-laki muda yang dipanggil dik tadi.

“Begini dik, kira-kira menurut adik, sepatu saya ini apa bisa diperbaiki, masalahnya kulitnya ini masih kuat, hanya bagian tumit saja yang sudah kalah?”

“Mari ibu, saya lihat dulu, kalau bisa saya bilang bisa kalau tidak bisa, lebih baik ibu beli baru saja.” Tanpa ragu, diperiksalah sepatu ibu tadi dan akhirnya dia berkata, ”Sepatu ini sepertinya sudah tidak dapat diperbaiki, jadi sebaiknya ibu beli baru saja.” Belum sampai ibu itu menjawab, tukang sol sepatu berkata lagi, ”Kalau ibu mau, saya masih ada stok sepatu perempuan yang cocok untuk ibu pakai ke kantor, masih baru belum pernah dipakai, dos nya saja masih segel, maklum barang dari Itali, asli lagi.”  Celoteh kalimat seperti air mengalir, maklum pedagang.

“Begini dik, saya belum ada rencana beli sepatu baru, apalagi sepatu buatan luar negeri. Nggak ah, terima kasih. Saya ini tugasnya  dipedalaman, jauh dari kota, terus pakai sepatu Itali, memang saya ini artis, atau pejabat, mau kasih tunjuk sama siapa? Sama monyet atau babi hutan.” Jawab ibu itu.

“Adik tahu tidak," lanjut ibu itu, "Ditempat tugas saya, jarang sekali PNS yang bersepatu, bukan berarti mereka tidak punya. Mereka rata-rata pakai sandal, jalannya susah terus harus menyebrang sungai baru sampai ditempat tugas, belum lagi kalau musim hujan seperti ini.” Tukang sol sepatu terpaku mendengar penuturan sang ibu, terbayang kalau sepatunya pasti  tidak laku. Sambil menarik nafas sejenak ibu itu melanjutkan lagi ceritanya,

“Begini dik, kalau tidak salah, katanya…., saya dengar dikoran dan yang sudah banyak orang baca berita di televisi (maksudnya baca di Koran dan dilihat di televisi) kalau pemerintah mau mengeluarkan peraturan bahwa semua PNS wajib menggunakan sepatu buatan dalam negeri. Kalau menurut adik yang ahli dibidang persepatuan kira-kira apa ya tujuan peraturan itu?”

Terlhat kaget tukang sol sepatu tiba-tiba diminta pendapat oleh seorang PNS mengenai kebijakan pemerintah, dengan penuh percaya diri dia menjawab, ”Begini ibu, kalau menurut saya ada beberapa kemungkinan.”

Sambil memperbaiki posisi duduk dan meyimpan sepatu yang dari tadi dipegang tukang sol sepatu tadi melanjutkan kalimatnya, ”Yang pertama jangan sampai pemerintah mau membagi-bagi sepatu untuk seluruh PNS, wah kalau itu benar ibu patut bersyukur dan harus mendukung pemerintah sekarang dalam pemilu nanti,” jawabnya dengan berapi-api, dan ibu itu menanggapi dengan menganggukan kepala. “Yang kedua ibu, bisa jadi..., ya bisa jadi kalau pabrik sepatunya itu miliknya pejabat, atau paling tidak ada lah modal atau sahamnya pejabat di situ, dari pada susah memasarkan produknya, lebih baik diwajibkan saja sama PNS, selagi masih punya jabatan, kan lumayan bisa buat ketentuan.”

“Huss…, jangan sembarangan kalau ngomong, cuma tukang sol sepatu saja omong kebijakan pemerintah. Lalu yang ketiga apa dik?”

“Begini ibu..., yang ketiga, kira-kira ya hanya kira-kira saja, kan saya ini orang kecil, kira-kira mungkin yang diurus itu sudah tidak ada lagi yang lebih penting, jadi sekarang urus sepatu buat PNS, wah untuk sekali jadi PNS kalau begitu sampai sepatu saja Negara yang urus, atau terinspirasi dari peristiwa di Iraq waktu mantan presiden AS mengadakan konferensi pers, diberi hadiah lemparan sepatu sama wartawan. Kalau sepatu buatan luar negeri buat lempar melempar, wah….sayang kan, sepatu mahal… bisa rugi, nah kalau pakai buatan dalam negeri kan murah dan banyak gantinya. Habis lempar beli baru. Terus siapa ya yang mau dilempar pakai sepatu?!”

“Nah itu dia, kamu ini dik bisa-bisa saja," sambutnya.

“Tapi ada betulnya juga ya, begini dik…. saya ini heran, kira-kira sudah berapa banyak ya PNS yang pakai sepatu buatan luar negeri. Setahu saya kalau PNS itu tidak ada yang mampu beli produk luar negeri, contoh ya, beli baju saja cari yang murah, bayar nyicil 3x, paling-paling yang mampu beli pasti yang punya jabatan tinggi dengan tunjangan yang besar, baru bisa beli.“

“Terus lagi, jumlah PNS yang golongan kecil jauh lebih banyak, dibanding dengan yang  berjabatan, tidak perlu diberi peraturan mengenai sepatu, sudah dari dulu memang kita pakai prduk dalam negeri. Daripada dana dipakai untuk rapat pembahasan penyusunan rancangan peraturan pemerintah, lebih baik belikan saja sepatu buat kita-kita ini PNS yang golongan kecil kan jauh lebih bermanfaat dan lebih mulia.” Semacam nada harapan sekaligus seruan dari suara hati dari masyarakat kecil.

“Betul  itu ibu, saya setuju, dan jangan lupa kalau sepatunya rusak, datang saja disini, saya akan perbaiki, akan lebih kuat dari pada buatan pabrik.” Sergah tukang sol sepatu itu. Dasar tukang sepatu.

Tanpa penutup apalagi kesimpulan, dialog itu berhenti dengan sendirinya dan berakhir begitu saja, dan masing-masing membubarkan diri untuk kembali melanjutkan tugas dan pengabdian sesuai dengan profesi.

Segala kebijakan yang diberikan oleh pemerintah pada dasarnya demi kebaikan untuk seluruh rakyat, jadi mari kita melihat manfaat dan nilai positifnya.

DUKUNG TERUS  PRODUK DALAM NEGERI.