|
Pemda Diminta Memfasilitasi Pembuatan APBDes |
|
Kontributor: Nikson
|
|
Sabtu, 16 Juni 2007 |
|
Waingapu.com — Pengelolaan keuangan desa selama ini masih dirasakan tidak transparan dan akuntabel. Hal ini disebabkan karena masih terbatasnya kualitas SDM aparat desa yang ada dalam menyusun administrasi terutama berkaitan dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Menyikapi kondisi tersebut Pemerintah Daerah Sumba Timur diharapkan dapat memfasilitasi dalam pembuatan pertanggungjawaban keuangan desa yang sesuai standar. Demikian penegasan Gubernur NTT dalam sambutan yang dibacakan oleh Pelaksana Tugas (Plt) Sekda Propinsi NTT Partini Partodihardjo, SH, saat membuka Bimbingan Teknis (Bimtek) Penyusunan Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Penyusunan Rancangan APBDes) untuk aparat Desa se-daratan Sumba dan Flores, di Hotel Jemmy, Rabu (13 Juni 2007). Pemda selanjutnya, diharapkan dapat membuat kajian lebih jauh tentang desa yang ada dengan melibatkan Pengurus Tertinggi, LSM dan stackholder lainnya. Hal ini untuk mengantisipasi pengelolaan keuangan yang sewenang-wenang melainkan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Sumber Humas Setda Kabupaten Sumba Timur.
|
Belum ada komentar.
