|
 Waingapu.com--Sumba Timur adalah salah satu kabupaten di Nusa Tenggara Timur yang berpenduduk sekitar ± 200.000 ribu, dengan luas wilayah 7.000,5 m3. Kabupaten Sumba Timur dinahkodai oleh Ir. Umbu Mehang Kunda sebagai Bupati untuk periode kedua dan Drs. Gidion Mbiliyora, M.Si. Pertumbuhan ekonomi kabupaten Sumba Timur dari tahun ke tahun sangat membanggakan, sehinnga para pebisnis dari luar Sumba dengan antusias masuk ke Kabupaten Sumba Timur.
 Pada awal pemerintahan Ir. Umbu Mehang Kunda periode I, beliau mengupayakan untuk memekarkan kecamatan 9 kecamatan menjadi 15 kecamatan sampai tahun 2006. Melihat perkembangan dan untuk melakukan pendekatan pelayanan kepada masyarakat maka pemerintah besama DPRD Kabupaten Sumba Timur kembali mengeluarkan Perda Pembentukan 2 kecamatan yaitu Kecamatan Kambata Mapambuhang dan kecamatan Kambera sehingga Kabupaten Sumba Timur hingga tahun 2007 telah memiliki 15 kecamatan. Salah satu kecamatan yaitu Kecamatan Matawai La Pawu dipinpin oleh wanita.
Kecamatan Kambata Mapambuhang adalah gabungan dari desa-desa yang berada dari 3 buah kecamatan yaitu kecamatan Pandawai yaitu 3 buah desa, 2 desa dari kecamatan Matawai La Pawu dan 1 desa dari kecamatan Tabundung. Sementara kecamatan Kambera adalah pemekaran dari kecamatan Kota Waingapu dan kecamatan Pandawai.  Kecamatan Kambera membawahi 7 keluarahan yang berasal dari kecamatan Kota Waingapu dan 1 desa dari kecamatan Pandawai. Kecamatan Kambata beribukota di Lukuwingir dan kecamatan Kambera beribukota di Wangga.
Melihat dari kondisi seperti itulah maka tentunya pemekaran kecamatan juga disertai dengan Pelantikan Camat dan Aparat-aparatnya. Pada tanggal 27 April 2007 Bupati Sumba Timur telah melantik Dahlan S.Sos sebagai camat di Kecamatan Kambata Mapambuhang dan pada tanggal 28 April 2007 Bupati Sumba Timur juga telah melantik Kristo U. Nd. Djurumana, S.Sos. M.Si, sebagai camat di Kecamatan Kambera. Dalam sambutannya Bupati menekankan bahwa pemekaran kecamatan bukanlah suatu usaha untuk memisahkan kultur atau hubungan emosional dari masyarakat ataupun juga tidak ada unsure politik melainkan hanya untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Dan lanjut kata Umbu Mehang bahwa dalam waktu dekat pemerintah merancang Rancangan Peraturan Daerah untuk Pemekaran 5 kecamatan baru untuk dibahas pada sidang Dewan nanti yang disambut tepuk tangan oleh masyarakat yang hadir pada acara pelantikan tersebut.
|
