Waingapu.Com – Seiring waktu berjalan, Kabupaten Sumba Timur (Sumtim) akan memasuki masa untuk nantinya warga yang miliki hak politik menentukan pilihannya pada dua sosok untuk menjadi Bupati dan Wakil Bupati. Pelaksaanaan pesta demokrasi dalam tajuk Pilkada akan dilaksanakan pada 09 Desember tahun 2020 ini. Terkait realita itu, aparat TNI diwajibkan untuk bersikap netral.
“Aturannya, dan undang-undangnya jelas, dimana menyatakan kita TNI harus netral. Disitu jelas pula sanksinya, dan itu akan saya tegakan,” tandas Dandim 1601, Sumtim Letkol (Czi) Dwi Joko S, kepada sejumlah awak media ketika ditemui di Markas Komando Distrik Militer (Makodim) setempat, Senin (10/08) siang lalu.
Dwi yang ditemui wartawan pasca tiba untuk pertama kalinya di makodim setempat guna mengemban tugasnya sebagai Dandim menggantikan pejabat lama Letkol(Inf) J.P Marpaung itu lebih lanjut menegaskan, bahwasanya tidak ada untungnya bagi anggota TNI jika memihak salah satu pasangam calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pilkada mendatang.
“Tidak ada untungnya bagi kami jika tidak netral atau berpihak pada salah satu pasangan Calon. Saya pastikan, Kami TNI tidak akan bela atau memihak siapapun, kami hanya memihak dan membela serta menjaga keutuhan NKRI itu saja,” tegasnya.
Hal lainnya yang diungkapkan Dwi Joko, ke depannya di wilayah Sumtim tidak hanya akan ada Bintara Pembina Desa (Babinsa) seperti yang selama ini dikenal dan menjalankan tugasnya, namun juga akan ada Prabinsa atau Prajurit Pembina Desa.
“Jadi khusus Korem 161 NTT ini kita ada yang namanya Prabinsa, dulu ada Babinsa, jadi tidak hanya yang berpangkat Bintara saja yang bisa membina desa tapi juga dari Tamtama. Mereka bersama Babinsa yang telah ada akan menjadi pionir dalam program early warning system,” papar Dwi. (ion)
