Waingapu.Com – Polres Sumba Timur (Sumtim) – NTT terus berupaya menjadi institusi yang memberikan pelayanan publik yang jauh dari perilaku kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN). Dalam spirit itulah, Senin (26/04) pagi lalu, dilaksanakan Deklarasi dan Pencanangan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).
Dalam sambutannya ketika membuka kegiatan pencanangan, Kapolres Sumtim, AKBP. Handrio Wicaksono menegaskan reformasi birokrasi di tubuh Polri umumnya dan di Polres Sumtim khususnya adalah untuk mewujudkan aparat yang profesional, humanis, bebas KKN dan terpercaya.
“Dalam semangat reformasi birokrasi ini tentunya bagi yang kinerjanya baik dan berprestasi akan memperoleh reward atau penghargaan dan bagi yang tidak tentu akan dikenai sanksi atau punishment,” tandas Handrio dalam kegiatan yang dihelat di aula Jananuraga, Mako Polres Sumtim itu.
Dalam kesempatan itu turut pula ditandatangani piagam deklarasi pencanangan oleh Kapolres dan disaksikan oleh unsur-unsur Forkopimda, tokoh agama, pemuda, masyarakat dan pers yang diundang kala itu. Masih dilokasi yang sama juga dilangsungkan, pada sejumlah undangan juga dibagikan kuesioner Indeks Tata Kelola (ITK) Polres Sumtim.
ITK sendiri merupakan instrumen untuk mengukur kinerja dan capaian program reformasi birokrasi Polri. Sejumlah undangan yang menerima kuesioner itu langsung menjadi responden eksternal untuk selanjutnya bisa menjadi masukan dalam mengukur kinerja dan capaian program reformasi birokrasi Polri.
“Untuk mengawal dan memastikan hasil ITK sesuai realita, ditunjuk peneliti lokal yang bisa dipilih dari aneka unsur, bisa saja dari LSM ataupun dari insan pers. Di Sumba Timur ini tahun kedua saya dari insan pers ditunjuk untuk menjadi peneliti lokal, dasarnya selain berintegritas juga independen. Reformasi birokrasi Polri tentu bisa terwujud dengan optimal jika melibatkan pihak dari luar atau eksternal dalam memberikan saran, masukan bahkan kritik,” urai Dion Umbu Ana Lodu, seorang pegiat pers di Sumtim, saat memberikan sekilas pencerahan terkait pentingnya unsur eksternal dalam penilaian ITK Polres Sumtim. (ion)
