WALHI NTT Kritisi Proyek Investasi yang Dinilai Abaikan Lingkungan Hidup & Rakyat Sumba

oleh -872 views
Walhi NTT

Waingapu.Com – Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) NTT mengkritisi sejumlah investasi swasta dan juga proyek di NTT, yang dinilainya abaikan rakyat dan kelestarian lingkungan hidup. Khsusus untuk pulau Sumba, lembaga itu memotret pembangunan pemerintah dan investasi swasta bersifat top down, yang mana berimbas suara-suara warga yang potensial jadi korban korban pembangunan seakan tak lagi ada tempatnya. Demikian dipaparkan oleh Umbu Wulang Tanaamahu Paranggi, Direktur Eksekutif WALHI NTT Terpilih periode 2021-2025 dalam rilisnya yang diterima media ini, Sabtu (25/09) siang lalu.

WALHI NTT kembali mengingatkan peristiwa kelas di Pantai Marosi, Kabupaten Sumba Barat yang sekarang telah tergilas waktu. Investasi Pariwisata PT. Sutera Marosi Kharisma di Pesisir Marosi itu pernah berdampak seorang petani bernama Poro Dukka, yang berusaha untuk mempertahan lahan kelolanya tertembak oleh oknum aparat. Dikatakan sampai saat ini, kasusnya tidak tuntas dilakukan oleh negara, dalam konteks penegakan hukum dan keadilan ruang penghidupan.

Baca Juga:  Jurnalis Sumba Timur Ajak Warga Cintai Laut & Pantai
Walhi NTT

Bergeser ke Sumba Tengah juga pernah terjadi, nelayan bernama Sony Hawolung dikriminalisasikan oleh oknum pemilik resort di Pantai Aily. Lantaran nelayan dianggap menyerobot lahan milik resort. Selain itu, proyek Food Estate di Sumba Tengah yang mengabaikan petani kecil tak berlahan dan menjadikan ketergantungan asupan pertanian seperti bibit dan pupuk sintetik dari industri. Juga pemaksaan pembuatan ratusan sumur bor di sekitar Kawasan FE atas nama ketiadaan irigasi, potensial menimbulkan bencana dalam jangka Panjang.

Di Kabupaten Sumba Timur, WALHI NTT juga kembali menyoroti Proyek Perkebunan Tebu dan Pabrik Gula PT. Muria Sumba Manis (MSM) yang mengakibatkan terampasnya hak-hak masyarakat adat atas tanah ulayatnya. Tak hanya itu, ratusan petani juga alami kekurangan air pada lahan pertaniannya, hutan-hutan alam dihancurkan dengan serampangan. Juga disebutkan WALHI adanya tiga warga masyarakat adat yang melawan pun dikriminalisasi dan dipenjarakan.

Baca Juga:  Deadlock, Pertemuan Forum Masyarakat Umalulu & Pemkab Sumba Timur

WALHI NTT juga kembali menyuarakan pencemaran lingkungan hidup di Desa Umbu Langang, Kabupaten Sumba Tengah yang terjadi sejak 2020 silam. Pencemaran tersebut disinyalir berasal dari perusahan-perusahan infrastruktur di Sumba Tengah.

Diuraikan Umbu Wulang, dalam Pertemuan Daerah Lingkungan Hidup (PDLH) WALHI NTT VIII di Kupang, Kamis (23/09) hingga Jumat (24/09) melahirkan prinsip bahwa kemajuan tidaklah boleh mengorbankan satu orang pun dan juga mengorbankan lingkungan. WALHI menolak pembangunan yang mengorbankan warga. WALHI menolak pembangunan yang menimbulkan kerusakan lingkungan dan menghasilkan kerentanan ekologi. Peserta PDLH VIII yang terdiri dari 34 lembaga anggota yang bekerja bersama rakyat di berbagai pulau di NTT menyatakan sikap dan siap untuk terus berjuang bersama.

Baca Juga:  Bersih-Bersih Pantai, Bidadari Penyelamat Juga Temukan Kondom Bekas di Walakiri

Tekad untuk berjuang bersama itu akan diwujudkan dengan berupaya menghentikan proses-proses pembangunan yang mengorbankan keselamatan warga dan lingkungan hidup di NTT. Juga mendorong solidaritas dan dialog antar warga demi terciptanya alternatif-alternatif pembangunan yang tidak mengorbankan satu pun warga dan keberlanjutan lingkungan. Tak hanya itu, Komponen WALHI-NTT menyerukan agar rakyat NTT di kota maupun di Kampung Kampung (seluruh Pulau) untuk segera berkonsolidasi menyusun syarat syarat keselamatan ruang hidup, lingkungan, ekonomi rakyat, budaya dan hak asasi manusia. Syarat syarat keselamatan ini sebagai bukti kedaulatan rakyat untuk menentukan masa depan pengelolaan ruang dan sumber penghidupannya yang berkeadilan dan lestari. (ion)

Komentar