aliansi

Bagian I: Ini Peran Pemerintah Daerah Dalam Pengakuan & Perlindungan Terhadap Masyarakat Adat, Dasar Hukum PermedagriNo. 52 Tahun 2014 dan MK 35/2012

Segudang persoalan terkait dengan pengakuan masyarakat adat hari ini belum secara serius direspon oleh pemerintah daerah di NTT. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 mengakui dan menghormati keberadaan masyarakat adat, seperti tercantum dalam pasal 18B ayat 2 (dua) menyatakan pengakuan dan penghormatan negara atas kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya. Selain

adataliansiamanbupatideddy frebriato hologubernurhidupkabupatenlingkhunganmasyarakatnttnusantaraopinipemerintahpermendagriprovinsisumbawahanawalhi Read More