Waingapu.Com-Forum Komunikasi Lalu Lintas (FKLL) Sumba Timur resmi dibentuk melalui rapat perdana di Gedung Satpas SIM Polres Sumba Timur, Senin (22/9/2025). Rapat ini menyoroti beragam isu, dari ketidakpatuhan pajak kendaraan hingga perlindungan bagi korban kecelakaan lalu lintas.
Kapolres Sumba Timur, AKBP Gede Harimbawa melalui Kasat Lantas Polres Sumba Timur, Iptu Rahmat Agus Ibrahim, menegaskan forum ini sebagai ruang koordinasi. “Kita ingin semua stakeholder bergerak bersama, bukan parsial. Dengan begitu angka kecelakaan bisa ditekan dan kesadaran masyarakat semakin meningkat,” ujarnya.
Dinas Pendapatan Daerah menjadi salah satu pihak yang cukup vokal. Mereka berkomitmen melakukan sosialisasi tax amnesty sekaligus penindakan bagi kendaraan yang tidak patuh pajak. Operasi gabungan dengan kepolisian segera digelar.
Sementara Jasa Raharja menekankan pentingnya jaminan perlindungan. Selain memberi santunan bagi korban, mereka juga akan memasang rambu dan spanduk keselamatan di titik rawan kecelakaan. “Kami juga menyiapkan pelatihan pertolongan pertama,” ungkap perwakilan Jasa Raharja.
Dinas Perhubungan membawa agenda peremajaan rambu lalu lintas, zebra cross, serta penerangan jalan umum. Penataan angkutan umum yang kerap ngetem sembarangan menjadi pekerjaan rumah tersendiri.
Tak ketinggalan, Dinas PUPR menyoroti infrastruktur jalan. Perbaikan jalan berlubang dan pembangunan speed bump di titik rawan masuk dalam rencana kerja. “Keselamatan harus dimulai dari kualitas jalan,” kata pejabat PUPR.
Satpol PP pun menegaskan perannya menertibkan pedagang kaki lima dan juru parkir liar di kawasan pasar maupun terminal. Hal ini dianggap penting demi kelancaran lalu lintas.
Satlantas sendiri fokus pada edukasi dan penegakan hukum yang humanis. Pelajar, komunitas, hingga masyarakat umum menjadi target utama sosialisasi.
Forum ini membuktikan bahwa keselamatan jalan tidak bisa hanya ditangani satu pihak. Dari pajak kendaraan, perbaikan jalan, hingga perlindungan korban, semuanya saling terkait dan butuh sinergi penuh.(ion)
