Waingapu.Com-Di balik kilau emas yang diburu warga, ada cerita lain yang juga menyentil nurani: anak-anak meninggalkan sekolah, potensi konflik antarwarga, hingga berubahnya pola hidup masyarakat desa.
Hal itu diuraikan Koalisi Masyarakat Sipil dalam rilisnya yang diterima Rabu (25/2/2026) usai menggelar audiensi dengan Bupati, Wakil Bupati dan Asisten Ekonomi dan Pembangunan (Asisten II) Sumba Timur di ruang rapat Bupati. Koalisi menekankan indikasi keterlibatan anak dalam aktivitas tambang di sekitar wilayah penyangga Taman Nasional Matalawa.
Hal itu juga jadi perhatian Bupati Sumba Timur. “Risiko lainnya, anak-anak tereksploitasi dari hak mendapatkan pendidikan,” ujar Bupati Umbu Lili Pekuwali.
Fenomena “demam emas” membuat sebagian warga lebih memilih mendulang dibanding bertani atau mengikuti kegiatan desa.
Ditempat yang sama, Asisten II Yulius Ngenju mengungkapkan kekhawatiran yang sama. “Fakta lapangan, masyarakat tidak mengerjakan kebun.”
Koalisi juga mencatat potensi konflik horizontal akibat perebutan titik tambang. Ketika emas ditemukan, batas adat dan batas desa bisa kabur.
Perubahan gaya hidup pun terasa. Orientasi komunal yang selama ini menjadi ciri masyarakat Sumba perlahan digeser oleh pola individualistik dan instan.
Wakil Bupati Yonathan Hani menegaskan keputusan Pemda akan sejalan dengan rekomendasi koalisi. “Kami siap mengevaluasi dan memperbaiki diri.”
Pemda mulai mempertimbangkan solusi transisi ekonomi, seperti padat karya, penguatan jaring pengaman sosial dan pengembangan potensi lokal non-tambang.
Sebab jika anak-anak tumbuh dalam kultur tambang ilegal, maka masa depan pendidikan Sumba Timur dipertaruhkan.
SKB Forkopimda yang sedang dirancang diharapkan tidak hanya menghentikan aktivitas tambang, tetapi juga memulihkan kehidupan sosial masyarakat.
Demam emas bisa saja reda. Tetapi luka sosialnya bisa panjang, jika tak segera ditangani.(ion)
