Ia menjelaskan, hasil kunjungan lapangan tersebut menjadi bagian penting dalam proses klarifikasi dokumen bersama pemerintah pusat. Karena itu, setiap persyaratan harus ditelaah secara cermat agar proses penataan desa memiliki dasar administrasi yang kuat.
Pemerintah Kabupaten Sumba Timur juga menyatakan kesiapannya menindaklanjuti berbagai catatan hasil pembahasan dengan Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kemendagri.
Melalui koordinasi tersebut, Pemkab Sumba Timur berharap proses usulan 40 desa persiapan dan 4 calon desa dapat terus berlanjut sesuai tahapan yang berlaku.
Penataan desa ini diharapkan menjadi salah satu langkah mendekatkan pelayanan pemerintahan kepada masyarakat, meningkatkan efektivitas administrasi desa, serta mendorong pemerataan pembangunan hingga wilayah-wilayah terpencil di Sumba Timur.(ped)
