Polda NTT Olah TKP Rumah Jabatan Bupati Kupang, Inafis Turun Cari Bukti Dugaan Kekerasan Seksual

oleh
Kapolda NTT dalam konferensi pers terkait kasus dugaan kekerasan seksual dnegan terlapor Yosef Lede, Buppati Kupang aktif (Foto: istimewa)

Menurut Kapolda, olah TKP dilakukan untuk mengamankan dan mengidentifikasi berbagai kemungkinan barang bukti, menemukan petunjuk fisik, serta memperoleh gambaran mengenai situasi dan kondisi lokasi kejadian.

Kasus tersebut sebelumnya dilaporkan korban kepada Polda NTT pada Kamis, 12 November 2026. Laporan polisi itu tercatat dengan Nomor LP/B/404/XI/2026/SPKT/POLDA NTT.

Berdasarkan konstruksi awal perkara, dugaan tindak pidana terjadi pada Rabu malam, 11 November 2026. Korban disebut diajak oleh seseorang berinisial EK dengan tujuan mendapatkan pekerjaan sebelum bersama EK dan LS menuju lokasi kejadian.

Penyidik memperoleh keterangan awal bahwa korban diduga tidak diberitahukan terlebih dahulu mengenai tujuan sebenarnya dari perjalanan tersebut. Setibanya di Rumah Jabatan Bupati Kupang, korban diduga mengalami pemaksaan dan kekerasan seksual secara fisik oleh pihak terlapor berinisial YL.

Selain melakukan olah TKP, penyidik telah mendalami keterangan korban dan lima orang saksi yang dinilai mengetahui rangkaian kejadian sebelum maupun setelah peristiwa yang dilaporkan.

Pemeriksaan medis melalui Visum et Repertum (VER) juga telah dilaksanakan terhadap korban di Rumah Sakit Bhayangkara. Hasil pemeriksaan tersebut nantinya menjadi salah satu bahan yang akan didalami dalam proses pembuktian.

Polda NTT juga akan berkoordinasi untuk memperoleh hasil resmi visum serta hasil konseling psikolog forensik sebelum melaksanakan gelar perkara.

Kapolda menegaskan, penanganan kasus ini harus berjalan berdasarkan fakta dan alat bukti, bukan tekanan ataupun asumsi yang berkembang di tengah masyarakat.

“Kami tidak ingin ada proses yang dilakukan secara tergesa-gesa, tetapi juga tidak boleh ada pembiaran terhadap laporan yang telah disampaikan,” tegas Reza.

Dalam perkara ini, Polda NTT menyampaikan dugaan perbuatan tersebut mengarah pada Pasal 6 huruf c Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Namun, penentuan pertanggungjawaban pidana tetap menunggu hasil penyidikan dan kecukupan alat bukti(ion)