Waingapu.Com-Aula Multimedia Polres Sumba Timur, NTT menjadi ruang pertemuan sejumlah elemen masyarakat pada Kamis (25/9/2025). Dari situ, polisi, pemerintah daerah, akademisi, jurnalis dan mahasiswa duduk bersama dalam satu meja. Mereka hadir untuk menyepakati satu hal penting: standar pelayanan publik Polres Sumba Timur.
Rapat ini dipimpin Kapolres Sumba Timur AKBP Gede Harimbawa, didampingi Plt. Kabag Ren AKP Daud Renda Bulu. Masing-masing satuan kerja (Satker) Polres diberikan kesempatan memaparkan mekanisme pelayanan yang selama ini berjalan. Dari urusan penerbitan SIM oleh Satlantas, pengurusan SKCK di Satintelkam, sampai pelayanan terpadu di SPKT.
Kapolres menegaskan, polisi tak bisa lagi bekerja dengan pola lama. Ia menekankan perlunya standar yang jelas agar masyarakat merasakan layanan cepat, mudah, terjangkau, dan dapat diukur.
“Kami ingin memastikan bahwa setiap layanan di Polres Sumba Timur benar-benar sesuai standar dan kebutuhan masyarakat. Untuk itu, dukungan stakeholder sangat penting agar pelayanan Polri semakin transparan, konsisten, dan dipercaya masyarakat,” ujarnya.
Dukungan dari berbagai pihak pun mengalir. Perwakilan Universitas Kristen Wira Wacana (Unkriswina) Sumba, misalnya, mengusulkan agar setiap unit pelayanan menyediakan aplikasi khusus. Melalui aplikasi itu, masyarakat dapat langsung memberi penilaian, kritik, maupun saran.
Menurut mereka, sistem digital akan membuat pengawasan lebih transparan. Masyarakat bisa ikut menakar kualitas layanan yang diterima, sementara Polres memiliki data untuk mengevaluasi kinerja petugasnya.
Bagian Perencanaan (Bag Ren) Polres juga menekankan janji pelayanan Kapolres, mulai dari penerapan SOP jelas, ketersediaan petugas yang siap melayani, hingga fasilitas ruang tunggu yang lebih manusiawi.
Diskusi berlangsung dinamis. Berbagai masukan dari tokoh pemuda, akademisi, hingga media, memperkaya isi rapat. Semua diarahkan pada satu tujuan: bagaimana pelayanan Polres Sumba Timur bisa lebih modern dan humanis.
Rapat kemudian ditutup dengan penandatanganan berita acara kesepahaman. Momentum itu menandai komitmen baru: pelayanan publik yang lebih dekat dengan warga dan terbuka terhadap kritik.(ion)
