Waingapu.Com-Awal Oktober 2025 menjadi momen penting bagi arah pembangunan pertanian dan keuangan daerah Sumba Timur. Dua agenda besar berjalan hampir beriringan: pencanangan program Optimasi Lahan Non Rawa di Waingapu dan rapat evaluasi rancangan perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 di Kupang.
Bupati Sumba Timur, Umbu Lili Pekuwali, hadir langsung di Waingapu menyerahkan buku rekening BRI kepada 121 kelompok tani sebagai tanda dimulainya program optimasi lahan non rawa. Program yang bersumber dari APBN melalui Kementerian Pertanian ini diharapkan memperkuat ketahanan pangan lokal. Namun, meski rekening sudah diterima, pencairan dana masih menunggu proses transfer dari pusat.
“Rekening sudah dibagikan, tetapi dananya baru akan masuk setelah verifikasi final. Saya minta kelompok tani bersabar. Begitu cair, segera jalankan rencana yang sudah disusun agar waktu tidak terbuang,” tegas Umbu Lili saat acara pencanangan, Rabu (1/10/2025).
Sementara itu, di kesempatan terpisah, Sekretaris Daerah Kabupaten Sumba Timur, Umbu Ng. Ndamu, selaku Ketua TAPD, memimpin jajaran daerah mengikuti rapat evaluasi rancangan perubahan APBD di ruang rapat Badan Keuangan Provinsi NTT, Kupang. Rapat tersebut dipimpin Kepala BPKAD Provinsi NTT dan dihadiri pimpinan DPRD Sumba Timur serta kepala OPD terkait.
Rapat evaluasi itu menekankan sinkronisasi kebijakan daerah dengan aturan provinsi maupun nasional, khususnya terkait penyesuaian anggaran pembangunan, termasuk program pertanian. “Tujuan evaluasi ini agar perubahan APBD 2025 benar-benar sesuai peraturan dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat di lapangan,” kata Umbu Ndamu.
Keterkaitan dua agenda ini cukup jelas. Program optimasi lahan non rawa yang tengah ditunggu pencairannya menjadi bagian dari strategi pembangunan yang perlu dukungan APBD daerah. Dengan evaluasi APBD di Kupang, diharapkan ruang fiskal kabupaten semakin siap mendukung program pusat yang masuk ke Sumba Timur.
Dalam program optimasi lahan, dana akan ditransfer bertahap mulai pertengahan Oktober hingga akhir Desember 2025. Mekanisme ini dibuat agar penggunaan dana terkontrol dan bisa dipertanggungjawabkan. Beberapa ketua kelompok tani mengaku sudah menyiapkan rencana kerja dan hanya menunggu pencairan. “Kami sudah siap. Tinggal uangnya masuk,” kata salah satu ketua kelompok di Waingapu.
Bupati Umbu Lili menegaskan komitmen pengawasan pemerintah daerah. “Kami akan kawal agar tidak ada penyalahgunaan. Program ini bukan proyek biasa, melainkan momentum untuk meningkatkan produktivitas pangan dan kesejahteraan petani,” ujarnya.(wyn)
