Kupang, Waingapu.Com – Solidaritas Perempuan Flobamoratas menilai persoalan agraria memiliki kaitan erat dengan meningkatnya migrasi perempuan, khususnya di Nusa Tenggara Timur.
Dalam siaran persnya, organisasi tersebut menyebut hilangnya sumber penghidupan akibat pembangunan dapat mendorong perempuan mencari alternatif pekerjaan di luar daerah.
Ketika lahan semakin sempit dan lapangan pekerjaan terbatas, migrasi kerap menjadi pilihan untuk bertahan hidup.
Di NTT, kondisi itu dinilai sangat rentan karena berkaitan dengan praktik migrasi nonprosedural dan tindak pidana perdagangan orang.
“Ketika pembangunan menghilangkan sumber penghidupan di daerah asal, sementara negara gagal menyediakan pekerjaan layak dan pilihan hidup yang aman, migrasi dapat berubah dari pilihan menjadi strategi bertahan hidup,” demikian isi pernyataan tersebut.
Solidaritas Perempuan menilai perempuan tidak boleh diposisikan hanya sebagai korban pembangunan.
“Perempuan adalah subjek politik, pemilik pengetahuan, pengelola kehidupan, pekerja, masyarakat adat, pembela lingkungan, dan pengambil keputusan atas masa depannya sendiri,” tegas mereka.
Organisasi tersebut juga menyoroti pentingnya perlindungan terhadap perempuan pekerja, termasuk pekerja migran.
Menurut mereka, regulasi ketenagakerjaan harus mampu menjamin upah yang adil, keselamatan kerja, perlindungan dari eksploitasi, serta akses terhadap keadilan.
Selain itu, negara diminta mengakui pengalaman perempuan yang memiliki kerentanan berlapis, mulai dari perempuan petani, masyarakat adat, kepala keluarga, hingga pekerja migran.
Solidaritas Perempuan juga mendesak pemerintah menghentikan paradigma pembangunan yang patriarkal dan eksploitatif.
Mereka menegaskan bahwa pembangunan tidak bisa disebut maju apabila harus dibayar dengan hilangnya tanah, rusaknya lingkungan, meningkatnya beban kerja perempuan, dan munculnya berbagai bentuk kekerasan.(ped)
