Jakarta, Waingapu.Com-Arah kebijakan cukai rokok yang digagas Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dinilai menunjukkan keberpihakan pada kepentingan industri. Koalisi Masyarakat Sipil menilai negara terlalu akomodatif terhadap bisnis tembakau. Hal itu ditegaskan dalam rilisnya yang diterima redaksi Jumat (16/1/1026) siang lalu.
Executive Director IYCTC, Manik Marganamahendra, menyebut kebijakan ini mencerminkan lemahnya keberanian negara menghadapi industri rokok.
“Kalau mau galak ke industri nakal, lakukan tanpa pandang bulu,” kata Manik.
Ia menilai popularitas pejabat publik tidak menjamin kebijakan yang diambil selalu tepat.
Seknas FITRA juga menyoroti rencana diskusi kebijakan cukai dengan pelaku usaha, termasuk yang terindikasi rokok ilegal.
“Kalau berdiskusi dengan pelaku rokok ilegal, itu kompromi dengan kriminal,” tegas Gurnadi dari FITRA.
Menurut Koalisi, semakin banyak layer cukai, semakin banyak celah manipulasi yang bisa dimanfaatkan industri.
Hal ini menyulitkan penindakan dan memperlemah otoritas negara.
Pakar ekonomi Teguh Dartanto menilai struktur berlapis justru memotivasi industri mempermainkan klasifikasi tarif.
“Bukan menaikkan penerimaan, tapi menghindari cukai,” ujarnya.
Koalisi menyebut kebijakan ini mengaburkan tujuan utama cukai sebagai instrumen pengendalian konsumsi barang berbahaya.
Negara, kata mereka, seharusnya berdiri di sisi kesehatan publik, bukan kenyamanan industri.
Atas dasar itu, Koalisi menuntut penghentian pembahasan penambahan layer cukai dan percepatan reformasi kebijakan CHT.(wyn)
