Koordinasi tersebut juga melibatkan Bupati Lembata dan jajaran pemerintah kabupaten. Dalam pertemuan itu, dibahas sejumlah langkah pengaturan pembelian BBM yang akan diterapkan pemerintah daerah untuk mengendalikan pelayanan di SPBU.
Pertamina menyatakan mendukung langkah pemerintah daerah dalam mengatur pembelian BBM, termasuk rencana penerbitan aturan pembatasan pembelian untuk kendaraan roda dua dan roda empat.
Selain pembatasan pembelian, pemerintah daerah juga membahas penerapan skema ganjil-genap sementara bagi kendaraan yang hendak membeli BBM di SPBU. Skema tersebut menjadi salah satu opsi pengaturan agar proses pelayanan dapat berlangsung lebih tertib.
Sebagai tindak lanjut, Pemkab Lembata bersama Tim Satgas dan APH dijadwalkan turun langsung ke sejumlah SPBU untuk melihat kondisi pelayanan sekaligus memantau pelaksanaan distribusi BBM.
Pertamina berharap koordinasi tersebut dapat memperkuat pengawasan dan mencegah berbagai persoalan dalam proses distribusi sehingga pelayanan BBM bagi masyarakat Lembata dapat berlangsung tertib dan optimal.
Masyarakat yang menemukan indikasi penyalahgunaan BBM bersubsidi dapat menyampaikan laporan melalui Pertamina Contact Center 135.(wyn)
