Waingapu.Com – Sejumlah proyek perpipaan yang telah dilaksanakan sepanjang tahun 2017 hingga 2018 kembali dikritisi oleh para legislator di Gedung DPRD Sumba Timur (Sumtim), NTT. Nada kritisi itu lebih pada asas manfaat dari proyek – proyek itu. Adalah Ebenhaezer Ranggambani, anggota DPRD dari Fraksi Partai Demokrat, yang mengawalinya dan diamini oleh sejumlah legislator yang kala itu hadir bersamanya, kala ditemuui di ruang tunggu sekretariat DPRD setempat, Rabu (12/06) pekan lalu.
“Proyek perpipaan dan air bersih di desa Prailangina, Kecamatan Haharu misalnya. Itu anggaran sekitar dua miliar, itu saya dapat informasi. Azas manfaatnya dimana, karena sampai kini air tidak mengalir, atau hanya mengalir diawal saja saat di PHO, dan juga saat uji petik,” ungkap Ebenhaezer.
Palulu P. Ndima, politisi senior Partai Golkar, yang kini masih menjabat sebagai Ketua DPRD Sumtim, yang mana kala itu juga hadir menambahkan, proyek itu awalnya oleh instansi teknis disebutkan bisa angkat air dari sungai Kadahang. “Awalnya kami tidak yakin bahwa proyek itu bisa berjalan, jadi anggarannya pernah dicoret. Namun mereka (Dinas Pekerjaan Umum Sumtim, – red) tetap ngotot dan jalankan proyek itu. Masih banyak proyek lainnya yang bagus saat diawal atau peresmian saja, setelah itu satu minggu atau satu bulan kemudian, air sudah macet dan tidak lagi ada manfaatnya,” imbuhnya.
“Kita dulu di komisi C sudah tidak mau, tapi dinas ngotot terus. Karena kita tidak yakin air bisa jalan optimal dan bermanfaat bagi warga. Jadi kami akan angkat ini dalam sidang nanti. Nanti kawan – kawan wartawan bisa ikut saat uji petik, biar lihat jelas,” timpal Ebenhaezer sembari menambahkan bahwa proyek sejenis di wilayah Praipaha, Manjali dan Kalela, juga tidak optimal dari sisi manfaatnya bagi warga. Adapun saat itu, selain bersama Palulu, Ebenhaezer juga didampingi tiga legislator lainnya masing-masing Huki Radandima dari PAN, Abdul Haris dari partai Hanura dan Umbu K. Nggiku alias Umbu Hamang dari PDI Perjuangan.(ion)
