Jakarta, Waingapu.Com-Alarm darurat sampah nasional kembali dibunyikan pemerintah pusat. Melalui Rakornas Pengelolaan Sampah 2026, seluruh pemerintah daerah diminta bergerak cepat dan terukur mengatasi persoalan lingkungan yang kian kompleks.
Kabupaten Sumba Timur turut hadir dalam forum tersebut. Sekretaris Daerah Umbu Ng. Ndamu mewakili kepala daerah untuk menyuarakan komitmen daerah di tingkat nasional.
Kegiatan yang berlangsung di Balai Kartini Rabu (25/2/2026) itu mempertemukan perwakilan pemerintah daerah dari seluruh Indonesia dalam satu meja koordinasi.
Rakornas digelar oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Badan Pengendalian Lingkungan Hidup sebagai tindak lanjut arahan Presiden RI mengenai penanganan darurat sampah.
Tema “Kolaborasi untuk Indonesia ASRI” menjadi penegasan bahwa penyelesaian masalah sampah tak bisa berjalan sendiri-sendiri.
Dalam paparannya, pemerintah pusat menekankan pentingnya akselerasi pengurangan sampah dari sumber, penguatan bank sampah, hingga optimalisasi tempat pemrosesan akhir.
Sekda Sumba Timur menyebut, persoalan sampah di daerah juga membutuhkan pendekatan komprehensif yang melibatkan masyarakat.
“Kami menyadari bahwa pengelolaan sampah tidak cukup hanya dengan pengangkutan dan pembuangan. Edukasi dan perubahan perilaku masyarakat menjadi kunci,” ungkapnya.
Ia memastikan, Pemerintah Kabupaten Sumba Timur akan memperkuat regulasi serta meningkatkan koordinasi lintas perangkat daerah.
Menurutnya, desa dan kelurahan harus menjadi garda terdepan dalam pengelolaan sampah berbasis komunitas.
“Kami ingin memastikan bahwa komitmen ini diterjemahkan dalam program nyata di lapangan,” tegasnya.
Rakornas ini juga menjadi ruang evaluasi sekaligus motivasi bagi daerah untuk meningkatkan kinerja pengelolaan sampah secara berkelanjutan.(ion)
