Waingapu.Com – Ketidaksesuaian alias simpang siurnya data menjadi salah satu problem yang harus dibenahi oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumba Timur, dalam upaya menekan angka gizi buruk dan stunting. Demikian diungkapkan Wakil Bupati, David Melo Wadu, kepada wartawan, Senin (04/04/2022) kala dikonfirmasi perihal langkah konkrit yang akan dan telah dilakukan terkait permasalahan pada anak dan balita di Kabupaten bermottokan Matawai Amahu Pada Njara Hamu itu.
“Langkah konkritnya dalam kami menangani gizi buruk, singkatnya yang lalu kami telah ambil pola anak asuh. Dimana dengan pola itu, cukup berhasil dimana 75 persen sudah keluar dari gizi buruk,” tandasnya ketika di konfirmasi selepas ceremonial pembukaan Gebyar Cerdas Anak di gedung Gereja Bethel Tabernakel Jemaat Rehobot, Pada Dita, kecamatan Kambera itu.
Untuk persoalan stunting, David menegaskan perlunya kesesuaian atau sinkronnya data antara Dinas, instansi atau OPD terkait. “Penanganan stunting perlu dimulai dengan penataan data yang akurat. Bisa dilihat data di Dinas Sosial, Dispenduk, dan Dinas Kesehatan itu berbeda satu dengan yang lain. Sedangkan yang menjadi acuan secara nasional itu BPS. Padahal BPS itu hanya sekedar survey dan bukan data rasional di lapangan,” tandasnya.
Terkait dengan itu, politisi PDI-Perjuangan itu menekankan langkah-langkah lanjutan yang diambil selain pengakurasian data, juga memberikan dan menyediakan layanan hidup sehat pada masyarakat. Layanan hidup sehat dimaksud diantaranya diwujudkan dengan penyediaan air bersih serta peningkatan sanitasi.
“Kami sedang menggalang kerja sama dengan lembaga dari Jerman yang dulu namanya GTZ sekarang JIZ, yang mana untuk seluruh Indonesia ada enam propinsi yang diintervensi. NTT adalah salah satunya, namun untuk tiga kabupaten saja yakni Sumba Timur, Kota Kupang dan Manggarai Barat,” paparnya sembari menekankan, kepastian ketersediaan air bersih serta sanitasi yang baik bisa mencegah terjadinya stunting.
Dalam kesempatan ini David juga mengaku dirinya dipercaya sebagai Ketua untuk penekanan angka stunting Sumba Timur. Keterlibatan pemeritah hingga ke tingkat desa, dalam upaya penekanan angka stunting dan gizi buruk akan terus digencarkannya.
“Kita akan mulai kaji dan evaluasi, apa sih yang harus dilakukan. Ketika misalnya ada desa yang berhasil menekan angka stunting dan gizi buruk, kita akan melihat langkah dan pola penanganan seperti apa yang mereka lakukan, dan itu harus menjadi contoh untuk desa lainnya dalam melakukan penanganan penekanan angka stunting dan gizi buruk itu,” pungkasnya. (ion)
