Lebih Dari Lima Belas Ribu Penyelenggara Negara  Belum Sampaikan LHKPN

oleh -75 views
Ipi Maryati

Waingapu.Com, Jakarta – Hingga batas akhir penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) periodik untuk tahun pelaporan 2021, yaitu 31 Maret 2022 lalu, masih terdapat 15.649 Wajib Lapor (WL) atau Penyelenggara Negara (PN) yang belum menyampaikan laporan kekayaannya. Dari total 384.298 WL secara nasional, KPK telah menerima 368.649 LHKPN atau 95,93 persen. Demikian diungkapkan Plt. Juru Bicara KPK Bidang Pencegahan Ipi Maryati Kuding, dalam rilisnya yang diterima media ini, Senin (05/04/2022) petang kemarin. 

Dirincikan KPK, untuk bidang Eksekutif tercatat 96,12 persen dari total 305.688 WL yang telah melaporkan. Bidang Yudikatif tercatat 98,06 persen dari total 19.347 WL. Sementara Bidang Legislatif yaitu 87,05 persen dari total 20.082 WL.  Tak hanya itu, untuk unsur BUMN/D tercatat 97,95 persen dari total 39.181 WL.

Baca Juga:  Penolakan PT. MSM, Kembali Digemakan dari Wanga - Patawang

KPK juga mencatat, data per 31 Maret 2022, terdapat 872 dari total 1.439 instansi di Indonesia atau sekitar 60 persen yang telah 100 persen menyampaikan LHKPN. Sebanyak 20 instansi di antaranya tercatat telah melaporkan secara lengkap.

Pada bidang Eksekutif di tingkat pemerintah pusat, terdapat 187 pimpinan tertinggi dan wakil pimpinan termasuk pejabat setingkat menteri, wakil menteri dan kepala badan atau lembaga, tercatat telah melaporkan LHKPN.

Di tingkat pemerintah provinsi, KPK mencatat 64 Gubernur dan Wakil Gubernur sudah melaporkan LHKPN nya. Di tingkat pemerintah kabupaten/kota, KPK mencatat 911 Bupati, Walikota, Wakil Bupati dan Wakil Walikota sudah melaporkan LHKPN.

“KPK secara bertahap melakukan verifikasi atas laporan kekayaan yang disampaikan tersebut. Jika hasil verifikasi dinyatakan tidak lengkap, maka KPK akan menyampaikan pemberitahuannya.  Selanjutnya Penyelenggara Negara tersebut wajib menyampaikan kelengkapannya maksimal 30 hari sejak diterimanya pemberitahuan,” tandas Ipi. 

Baca Juga:  Pembangkit Hilang, Kontraktor Akui Ambil Mesin Untuk Diperbaiki

Jika hingga batas waktu kelengkapan tidak dipenuhi, imbu Ipi, KPK akan mengembalikan laporan tersebut dan PN dianggap tidak menyampaikan LHKPN. “Laporan kekayaan yang tidak lengkap akan mempengaruhi tingkat kepatuhan baik pada instansinya maupun secara nasional,” timpalnya sembari menambahkan, KPK tetap menerima LHKPN yang disampaikan setelah batas waktu, namun LHKPN tersebut tercatat dengan status pelaporan “Terlambat Lapor”.

“Kami mengimbau kepada Penyelenggara Negara baik di Bidang Eksekutif, Yudikatif, Legislatif maupun BUMN dan BUMD yang belum menyampaikan laporan kekayaannya agar tetap memenuhi kewajiban LHKPN. Sebagai salah satu instrumen penting dalam pencegahan korupsi, KPK meminta PN untuk mengisi LHKPN-nya secara jujur, benar, dan lengkap,” tegas Ipi.

Baca Juga:  Polisi Masih Amankan Air Soft Gun Karyawan PT. MSM

Untuk diketahui, papar Ipi lebih lanjut, melaporkan harta kekayaan merupakan kewajiban bagi setiap PN sesuai ketentuan pasal 5 ayat (2) dan (3) Undang-undang No 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme. Undang-Undang mewajibkan PN bersedia untuk diperiksa kekayaannya sebelum, selama, dan setelah menjabat. PN juga wajib melaporkan dan mengumumkan kekayaannya sebelum dan setelah menjabat. (ion)

Komentar