Waingapu.Com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Se-Sumba pada periode Juli hingga Agustus 2018, bersama-sama dengan INOVASI, yakni sebuah program kerja sama antara pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nasional dengan Pemerintah Australia, telah melakukan serangkaian kegiatan Analisis APBD di bidang mutu pendidikan. Salah satu temuannya adalah terkait dengan Biaya Operasional Sekolah (BOS). Kegiatan Analisis APBD di bidang mutu pendidikan tersebut ditemukan banyaknya komponen satuan pendidikan yang belum tercover oleh pendanaan BOS. BOS banyak digunakan membiayai honor guru non PNS yang sebarannya tidak merata. Ketidaktepatan pengalokasian BOS menjadi salah satu muasal permasalahan mendasar mengapa selama ini mutu kualitas pendidikan kurang diperhatikan.
Agar problem mendasar pengalokasian BOS yang tidak tepat segera ditemukan permasalahannya, Empat Pemda se – Sumba bersama – sama dengan INOVASI mengadakan serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk menghitung biaya operasi satuan Pendidikan. Perwakilan Kepala Sekolah, Dinas Pendidikan dan Bappeda dari empat Pemerintah Kabupaten se – Sumba datang mengikuti tiga hari workshop Penghitungan Biaya Operasi Satuan Pendidikan (BOSP), Senin (15/11) hingga Sabtu (17/11) di Pada Dita Beach Hotel, Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur.
Tak bisa dipungkiri, problem Pembiayaan Pendidikan kerap menjadi isu utama bagi perencanaan penganggaran pemerintah. Untuk mengatasi masalah itu, sejak tahun 2005 pemerintah meluncurkan program dana BOS. Besaran BOS kepada sekolah dihitung berdasarkan jumlah murid. Tujuan mulianya adalah dengan program BOS, bisa membebaskan biaya pendidikan bagi siswa yang tidak mampu dan meringankan biaya bagi siswa yang lain, hingga mereka memperoleh layanan pendidikan dasar yang lebih bermutu sampai tamat dalam rangka penuntasan wajib belajar 9 tahun.
Wakil Bupati Sumba Timur, Umbu Lili Pekuwali, yang juga Ketua Forum Peduli Pendidikan se – Sumba dalam sambutannya ketika membuka Worshop itu menyoroti pentingnya kegiatan yang digagas oleh INOVASI bersama dengan Pemkab. Se-Sumba ini. Dijelaskan Umbu Lili, apa yang dilakukan oleh INOVASI bersama Pemkab. Se-Sumba sebagai upaya meningkatkan kapasitas para pihak yang terlibat dalam pembuatan kebijakan di bidang pendidikan, agar dalam membuat perencanaan penganggaran di bidang pendidikan tidak copy paste (copas) semata. Lebih lanjut Umbu Lili menyampaikan, bahwa hasil dari kegiatan ini nantinya akan dibawa dan diperjuangkan oleh FPPS ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nasional dalam rangka memberikan justifikasi dan rasionalisasi terkait kebutuhan BOSP di wilayah Sumba.
Mus Mualim, selaku penanggung jawab kegiatan menuturkan, kegiatan workshop ini merupakan ruang bersama untuk melakukan evaluasi tentang pembiayaan operasional pendidikan di sekolah. “Selain evaluasi, peserta workshop selesainya kegiatan diharapkan mampu untuk merancang strategi tindak lanjut yang diharapkan dapat mengoptimalkan hasil dan dampak, serta mengurangi hambatan dalam implementasi kegiatan selanjutnya. Hasil penghitungan BOSP diharapkan dapat memberikan informasi kepada pemangku kepentingan yang lebih luas untuk memastikan kecukupan pembiayaan operasional sekolah dan perubahan kebijakan,” jelas Mus.
Kegiatan ini sendiri nantinya akan berlanjut dengan Konsultasi Publik. Dimana hasil workshop akan dipresentasikan keseluruh pemangku kepentingan dan Stakeholder terkait se Pulau Sumba. Hal itu dimaksudkan agar disepakati dan digunakan sebagai dasar pengambilan kebijakan perencanaan penganggaran yang terkait dengan bidang pendidikan. (INO-ion)
