Waingapu.Com – Hanya 0,25 persen dari total PAD (Pendapatan Asli Daerah) Propinsi NTT tahun 2016 lalu yang sebesar Rp. 3,8 Triliun dianggarkan Pemerintah Propinsi (Pemprop) NTT, dalam kaitannya dengan lingkungan hidup. Demikian catatan kritis Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) NTT melalui pers rilisnya yang diterima media ini, Kamis (11/01) petang kemarin. Pers rilis yang dibawahnya tertera nama Umbu Wulang Tanaamahu Paranggi, selaku Direktur WALHI NTT itu lebih jauh menjelaskan, data itu menjadi miris jika bertolak pada salah satu penyumbang utama PAD terutamanya adalah dari sektor pertanian. Dan sektor pertanian tentu saja sangat bergantung pada daya dukung lingkungan.
Disisi lain, demikian Walhi NTT merilis, berbagai inisiatif-inisiatif rakyat didalam mengelola kekayaan alamnya dengan berbagai pengetahuan dan kearifan lokal yang dimilikinya, tidak diakui oleh negara. Bahkan berbagai pengetahuan dan kearifan lokal tersebut turut dihancurkan melalui mesin-mesin modernisme.
Walhi kembali menjabarkan, salah satu pintu masuk utama penjarahan sumber daya alam dan wilayah kelola rakyat serta penghancuran lingkungan hidup yakni ajang politik elektoral. Sumber daya alam sering menjadi komoditi dalam transaksi politik untuk meraup dukungan dari segelintir pengusaha atau korporasi. Istilahnya Ijon Politik.
Sebuah keadaan dimana para calon pemimpin berkongkalikong dengan pengusaha/korporasi. Calon mendapat dukungan dari pengusaha, pengusaha akan mendapatkan semua kemudahan untuk melakukan pengerukan sumber daya alam.
Dalam kaitan dengan tahun politik 2018 khususnya dalam mengadapi pemilihan gubernur dan wakil gubernur NTT, Walhi menyerukan untuk masyarakat kritis memilih. Sejumlah catatan dan seruan disampaikan Walhi NTT juga kepada para kandidat. Diantaranya, meminta masyarakat NTT untuk kritis terhadap berbagai agenda politik para kandidat Gubernur NTT yang terkait dengan sumber daya alam, perlindungan wilayah kelola masyarakat dan kelestarian daya dukung lingkungan hidup. Juga Meminta calon pemimpin agar memberi kepastian pemberian hak atas penguasaan, akses dan kontrol rakyat dan komunitas rakyat atas pengelolaan SDA dan LH. Meminta calon pemimpin untuk memberi kepastian penegakan hukum lingkungan terhadap kejahatan korporasi/perusahan. Bukan hanya kepada rakyat kecil.
Tak hanya itu, permintaan lainnya juga adalah dalam persoalan kepastian membangun kemandirian ekonomi NTT yang berbasiskan pada ekonomi rakyat yang adil dan pro pelestarian lingkungan dan melepaskan diri dari ketergantungan daerah lain/impor. Selain itu meminta calon pemimpin NTT untuk memberikan pengakuan dan perlindungan terhadap Wilayah Kelola Rakyat (WKR) dari berbagai ancaman industri ekstraktive antara lain industri tambang, perkebunan besar monukultur, pariwisata maupun pembangunan infrastruktur skala besar dan kebijakan kehutanan maupun lainnya yang mengancam wilayah kelola rakyat dan sumber-sumber kehidupan kepastian rakyat. Calon pemimpin NTT memberi kepastian penyelesaian konflik agraria/sumber daya alam dan lingkungan hidup dan mencegah terjadinya konflik agraria dengan kebijakan ekonomi dan pembangunan yang berlandaskan pada nilai-nilai hak asasi manusia dan prinsip-prinsip demokrasi.
Yang juga menarik adalah seruan untuk 34 lembaga anggota WALHI NTT dan 376 komunitas mitra (WALHI NTT dan Lembaga anggota) yang tersebar di Flores, Sumba dan Timor untuk melakukan pendidikan politik kepada rakyat untuk memilih calon gubernur yang seutuhnya berpihak pada kedaulatan rakyat, keadilan ekologis dan kelestarian alam NTT. (wyn)
