Kupang, Waingapu.Com-WALHI Nusa Tenggara Timur menyoroti lemahnya transparansi dalam proses pembangunan tambak udang raksasa di Kecamatan Pandawai, Kabupaten Sumba Timur. Organisasi lingkungan tersebut menilai masyarakat belum dilibatkan secara bermakna dalam perencanaan proyek yang mencakup lebih dari 2.000 hektar lahan itu.
Menurut WALHI, pembangunan yang dijalankan tanpa persetujuan bebas dan informasi utuh kepada warga merupakan bentuk pengabaian terhadap hak masyarakat atas ruang hidupnya.
“Pembangunan tanpa partisipasi bermakna masyarakat merupakan bentuk pengabaian hak-hak warga,” tegas WALHI dalam siaran persnya.
Proyek tambak udang tersebut dikembangkan dengan konsep Integrated Shrimp Farming dan menjadi salah satu program strategis pemerintah pusat.
Nilai investasinya mencapai USD 500 juta dengan target produksi puluhan ribu ton udang per tahun. Namun di tengah besarnya investasi, WALHI mempertanyakan keterbukaan informasi mengenai dampak lingkungan proyek.
Organisasi itu meminta pemerintah membuka dokumen kajian lingkungan kepada masyarakat secara transparan dan independen. Selain itu, WALHI juga meminta adanya keterlibatan masyarakat dalam setiap tahapan perencanaan dan pengambilan keputusan.
Menurut WALHI, masyarakat yang akan menerima dampak langsung seharusnya menjadi pihak utama yang didengar pemerintah.
“Negara seharusnya hadir melindungi ruang hidup masyarakat,” ujar Yulianto Behar Nggali Mara selaku Divisi Hukum WALHI Nusa Tenggara Timur.
WALHI juga mengingatkan proyek tersebut berada di kawasan sabana dan bentang alam karst yang sensitif secara ekologis. Kerusakan kawasan itu dikhawatirkan memicu persoalan lingkungan jangka panjang seperti krisis air dan hilangnya habitat alami.
Di sisi lain, KKP memastikan proyek tersebut dirancang menggunakan prinsip budidaya berkelanjutan dan standar akuakultur yang baik. Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya KKP, Tb Haeru Rahayu mengatakan proyek itu juga diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat lokal.
Meski demikian, WALHI menilai janji kesejahteraan harus dibuktikan dengan perlindungan nyata terhadap lingkungan dan hak warga. Organisasi itu meminta pemerintah tidak mengabaikan aspirasi masyarakat demi percepatan investasi.
“WALHI NTT mendorong model pembangunan berbasis komunitas yang memperkuat ekonomi rakyat tanpa merusak lingkungan,” kata Yulianto.(ion)
