Kupang, Waingapu.Com-Klaim konservasi di kawasan Mutis Timau justru berbanding terbalik dengan kondisi di lapangan. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia NTT mengungkap adanya sejumlah temuan yang mengkhawatirkan sejak perubahan status kawasan.
Direktur WALHI NTT, Yuvensius Stefanus Nonga, menyebut praktik pengelolaan yang tidak berbasis komunitas membuka ruang kerusakan baru.
“Konservasi tidak boleh hanya berhenti di atas kertas. Realitas di Mutis menunjukkan sebaliknya,” tandasnya dalam rilis yang diterima media ini Rabu (29/4/2026) petang lalu.
Masyarakat adat melaporkan adanya pencemaran sampah di kawasan hutan, termasuk di sekitar sumber mata air.
Selain itu, aktivitas tanpa pengawasan juga terjadi di titik-titik yang selama ini dianggap sakral.
Salah satu lokasi yang disorot adalah mata air Tunematan/Wailepe, yang secara adat memiliki nilai spiritual tinggi.
“Ketika wilayah sakral dibuka tanpa kontrol, maka yang rusak bukan hanya alam, tetapi juga nilai budaya,” kata Yuvensius.
Ketiadaan fasilitas sanitasi turut memperparah kondisi. Praktik buang air besar sembarangan dilaporkan terjadi di beberapa titik kawasan.
Situasi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara narasi konservasi dan praktik di lapangan.
Padahal, kawasan Mutis dikenal sebagai hulu sistem hidrologi penting di Pulau Timor yang menopang kebutuhan air ribuan warga.
Vegetasi khas seperti Eucalyptus urophylla menjadi penopang utama daya serap air di kawasan tersebut.
WALHI menilai bahwa pembukaan akses tanpa sistem pengelolaan berbasis masyarakat justru memperbesar risiko degradasi.
“Ini ironi. Atas nama konservasi, justru terjadi ancaman baru terhadap ekosistem,” tegas Yuvensius.
Karena itu, WALHI mendesak evaluasi total terhadap pendekatan konservasi di Mutis.(ion)
