KPK Kembali Gelar Survei Penilaian Integritas untuk Kabupaten & Kota Se-Indonesia

oleh -90 views
Kantor KPK

Waingapu.Com, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan kembali menggelar Survei Penilaian Integritas (SPI) pada tahun 2022. Pengukuran SPI tahun ini dilaksanakan secara serentak  pada  508 pemerintah kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Tak hanya itu, 98 kementerian/lembaga dan 34 pemerintah provinsi juga akan dijadikan sasaran. Pelaksanaannya sendiri akan dilakukan mulai Jumat (01/06/2022) nanti hingga 30 September 2022 mendatang. 

Dalam rilis yang diterima media ini via WhatsApp (WA) langsung dari Plt. Juru Bicara KPK Bidang Pencegahan Ipi Maryati Kuding, Rabu (29/06/2022) siang lalu dikatakan SPI tahun 2022 ini 

KPK akan menyebarkan kuesioner kepada 2,5 juta orang. Jumlah itu terdiri dari pegawai Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah (K/L/P/D) yang diukur, pengguna layanan, serta ekspert. 

Baca Juga:  Tahun 2021 Tiga Pejabat di Sumba Timur Tidak Melapor Harta Kekayaan ke KPK

“Harapannya, sebanyak 375 ribu responden akan mengisi dan mengembalikan kuesioner tersebut kepada KPK, “ timpal Ipi.

Untuk proses blasting kuesioner KPK menggunakan dua metode. Yakni secara online melalui layanan Email dan Whatsapp, serta offline melalui survei tatap muka di beberapa daerah sampling. Narasumber yang mendapatkan kuesioner merupakan representasi dari 7.777.891 populasi di berbagai KLPD.

Tahapan selanjutnya, urai Ipi ialah proses pengolahan data yang akan dilakukan hingga 4 November 2022. Prosesnya meliputi cleaning data, coding data, dan pengolahan data dengan SPSS. Selain itu, pada tahap ini juga dilakukan diskusi dengan para pakar untuk menganalisis hasil temuan survey dan menyusun materi presentasi nasional. Kemudian sampai 18 November 2022, KPK berencana memulai proses pelaporan hasil survey atau reporting pada laman Jaga.id. Jika hasil survei telah disusun, KPK akan melakukan diseminasi hasil penelitian yang akan diselenggarakan sampai dengan 2 Desember 2022. Tahap ini ditandai dengan penyusunan hasil survei ke tiap KLPD beserta rekomendasi yang harus dilakukan.

Baca Juga:  KPK Ingatkan Capres & Cawapres Segera Laporkan Harta Kekayaan

“Adapun area yang akan diukur dalam SPI 2022, yaitu pengadaan barang dan jasa, integritas dalam pelaksanaan tugas, pengelolaan anggaran, transparansi, perdagangan pengaruh, pengelolaan sumber daya manusia, dan sosialisasi antikorupsi, di tiap KLPD,” papar Ipi.

Dari pengukuran SPI tahun 2022, Pemerintah menargetkan skor indeks integritas nasional sebesar 72 atau naik 2 poin dari target tahun lalu sebesar 70, sebagaimana dicanangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. SPI tahun ini juga dilakukan perbaikan dari pengukuran tahun lalu. Di mana penilaian akan dilakukan per-Direktorat Jenderal (Dirjen) yang tergolong besar dalam tugas dan kewenangannya, bukan hanya per kementerian/lembaga.

“Selain itu, rekomendasi yang diberikan juga akan lebih rinci dan konkret berdasarkan skor SPI yang diraih dan celah korupsi yang terjadi. Dengan demikian, SPI dapat secara efektif memetakan risiko korupsi, menilai pengelolaan anggaran, dan memperbaiki sistem pencegahan korupsi yang dilakukan masing-masing KLPD,” urai Ipi memungkasi rilisnya. (ion)

Baca Juga:  Donasi IKL Sumba Timur Untuk Gempa Lombok Sudah Terdistribusi

Komentar