Waingapu.Com-Aksi demonstrasi Garda Energi Masyarakat Selatan (GEMS) di Kantor DPRD Sumba Timur, Kamis (21/5/2026), berubah menjadi panggung kritik terbuka terhadap wakil rakyat. Massa aksi yang datang membawa aspirasi soal pembatasan BBM subsidi justru mendapati gedung legislatif dalam keadaan kosong tanpa satu pun anggota dewan menemui mereka.
Kekecewaan itu memuncak setelah rombongan demonstran yang bergerak dari Kantor Bupati Sumba Timur menuju gedung DPRD berharap dapat berdialog langsung dengan para legislator.
Puluhan sopir angkutan pedesaan bersama warga dari wilayah selatan Sumba Timur datang membawa tuntutan agar pemerintah meninjau kembali kebijakan distribusi BBM subsidi yang dinilai memberatkan masyarakat kecil.
Namun harapan itu pupus saat mereka tiba di kantor DPRD. Tidak terlihat aktivitas persidangan maupun kehadiran anggota dewan.
“Kami datang membawa aspirasi rakyat kecil, tetapi tidak ada satu pun wakil rakyat yang menerima kami,” tegas Ricky Core, salah satu orator aksi di hadapan massa demonstran.
Situasi tersebut memantik reaksi spontan dari para peserta aksi. Mereka kemudian menggelar simulasi sidang rakyat di lantai satu kantor DPRD Sumba Timur.
Beberapa peserta duduk menyerupai pimpinan dewan, sementara lainnya berperan sebagai anggota legislatif. Dengan gaya bicara layaknya sidang resmi, mereka menerima pengaduan juga menyampaikan kritik terhadap kebijakan pembatasan BBM subsidi.
Dalam “sidang rakyat” tersebut, para demonstran menilai DPRD gagal hadir sebagai perpanjangan suara masyarakat kecil, terutama saat rakyat sedang menghadapi persoalan ekonomi dan distribusi energi.
Koordinator lapangan aksi, Andreas Ninggeding, mengatakan masyarakat datang dengan harapan DPRD bisa menjadi jembatan aspirasi kepada pemerintah provinsi maupun pihak Pertamina.
“Rakyat datang mengadu, tetapi kantor DPRD kosong. Ini sangat mengecewakan,” ujarnya dengan nada kecewa.
Menurut Andreas, masyarakat di wilayah selatan Sumba Timur sangat bergantung pada BBM subsidi untuk menunjang aktivitas transportasi dan ekonomi sehari-hari.
Ia menilai pembatasan distribusi BBM tanpa solusi alternatif hanya akan memperburuk kondisi masyarakat kecil, terutama sopir angkutan pedesaan.
Meski kecewa, massa aksi akhirnya membubarkan diri secara tertib di bawah pengawalan aparat Polres Sumba Timur dan Satpol PP.
Informasi yang dihimpun di lokasi menyebutkan para anggota DPRD Sumba Timur sedang menjalankan tugas luar daerah, termasuk kegiatan pansus dan bimbingan teknis di luar kota.(ion)
