Waingapu.Com-Dari Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, NTT Jumat (19/9/2025) sebanyak 109 peserta dari berbagai daerah berkumpul dalam Pekan Nasional Lingkungan Hidup (PNLH) 2025. Mereka datang dengan satu suara: mendesak negara menghadirkan keadilan iklim yang berpihak pada perempuan dan kelompok rentan.
Di forum itu, terungkap bahwa banjir, kekeringan, krisis pangan, hingga kelangkaan air bersih telah memukul perempuan dengan beban berlapis. Meski terbukti menjadi garda terdepan dalam menghadapi krisis, kontribusi perempuan masih jarang diakui dalam kebijakan.
“Banyak orang berpendapat bahwa kami tidak dapat mandiri. Padahal kami mampu, hanya butuh ruang dan informasi tanpa dikasihani,” tegas Yustina May Nggiri, perempuan disabilitas yang hadir.
Sementara dari Poco Leok, suara lantang lain bergema. “Kami berjuang bukan untuk kami, tetapi untuk generasi berikutnya. Namun proyek geothermal telah menghancurkan sumber penghidupan kami,” kata perempuan adat Poco Leok.
Data Solidaritas Perempuan menegaskan bahwa ribuan perempuan telah jatuh miskin akibat pembangunan ekstraktif. Mereka tidak hanya kehilangan tanah, air, dan pangan, tetapi juga menghadapi kekerasan struktural seperti intimidasi dan kriminalisasi.
Organisasi masyarakat sipil seperti Solidaritas Perempuan, Madani Berkelanjutan, KEMITRAAN, WALHI, dan Yayasan Pikul hadir menguatkan perjuangan ini. Mereka menegaskan keadilan iklim hanya bisa dicapai dengan melibatkan komunitas akar rumput.
“Sebagai orang muda dari Maluku, kami tidak hanya kehilangan alam yang lestari, tapi juga takut daur pengetahuan lokal hilang,” ungkap Yolis Atikah menambahkan perspektif generasi muda.
Pertemuan di Waingapu menegaskan bahwa perjuangan iklim bukan milik segelintir elit, melainkan suara rakyat di desa-desa. Negara dituntut segera hadir dengan solusi konkret yang berbasis komunitas, bukan sekadar jargon hijau di panggung politik.(ion)
