Waingapu.Com-Aula Patola Ratu pada Selasa (25/11/2025) menjadi ruang dialog terbuka ketika Pemerintah Kabupaten Sumba Timur menggelar Forum Konsultasi Publik penyempurnaan Dokumen RPKD 2025–2029. Forum ini menjadi ruang kolaboratif yang mempertemukan pemerintah, akademisi, lembaga non-pemerintah, dan tokoh masyarakat.
Wakil Bupati Sumba Timur, Yonathan Hani, menegaskan bahwa gerakan penanganan kemiskinan tidak boleh berjalan dari atas ke bawah. Warga, terutama mereka yang selama ini menghadapi kerentanan ekonomi dan sosial, perlu ikut menentukan arah kebijakan. “Kita ingin kebijakan yang lahir dari suara masyarakat,” ujarnya.
Pendekatan multidimensional yang diangkat dalam tema forum mencerminkan kebutuhan untuk melihat kemiskinan secara lebih luas. Faktor kesehatan, pendidikan, lingkungan, dan kualitas hidup dinilai tak kalah penting dibanding sekadar ukuran pendapatan keluarga.
Dalam forum itu, sejumlah tokoh masyarakat menyampaikan pandangan kritis mengenai kondisi kemiskinan di desa mereka. Banyak yang menyoroti ketimpangan akses layanan dasar hingga minimnya lapangan kerja bagi pemuda. Masukan tersebut dicatat sebagai bahan penyempurnaan dokumen.
Para akademisi juga menegaskan pentingnya korelasi antara perencanaan dan data. Tanpa pembaruan data kemiskinan, kebijakan berpotensi tidak menyentuh kelompok paling rentan. Pendekatan evidence-based planning dinilai harus menjadi standar baru untuk lima tahun mendatang.
Diskusi berlangsung hangat dan produktif. Ada yang mengusulkan perbaikan infrastruktur dasar, ada pula yang menekankan pemberdayaan ekonomi perempuan, serta peningkatan kapasitas aparatur desa sebagai eksekutor program. Semua masukan diserap Bappeda untuk memperkaya dokumen RPKD.
Keterlibatan masyarakat dalam forum seperti ini diharapkan menjadi budaya baru dalam perencanaan daerah. Pemerintah ingin memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil lahir dari proses konsultatif yang melibatkan banyak unsur.
Wabup Yonathan menegaskan bahwa semangat HUMBA, kolaborasi dan energi perubahan khas Sumba Timur merupakan fondasi untuk melewati fase darurat kemiskinan menuju transformasi sosial. Dengan partisipasi publik yang kuat, ia optimistis percepatan kesejahteraan dapat dicapai.
Ke depan, pemerintah berharap RPKD 2025–2029 tidak hanya menjadi dokumen teknis melainkan kontrak sosial yang mengikat komitmen pemerintah dan masyarakat. Dengan sinergi itu, Sumba Timur menargetkan perbaikan signifikan dalam penurunan kemiskinan lima tahun ke depan.(ion)
