Waingapu.Com – Pengurusan administrasi kependudukan di Kabupaten Sumba Timur, NTT, yang merupakan Tupoksi dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) memang terus berinovasi. Namun demikian masih juga menuai nada kritis warga.
Lodu Hambamay, Kepala desa Kalamba, Kecamatan Haharu menyampaikan kritikannya plus harapannya akan layanan Dispendukcapil. Keramahan atau humanitas, sebut dia adalah hal yang harus diperhatikan untuk dibenahi para petugas.
“Layanan petugas di Dispenduk perlu untuk ditingkatkan. Harus lebih sabar dan humanis dalam layani warga. Saya terima keluhan dari warga yang dapatkan layanan dan penjelasan yang kasar dari petugas di loket. Ke depan hendaknya itu dibenahi, kasihan juga warga yang juga dari jauh-jauh buang waktu dan tenaga, tapi diperhadapkan dengan kata dan kalimat yang cenderung kasar,” tandas Lodu dalam kesempatan diskusi di Kasa Kandara dalam moment Launching Program Estungkara, Rabu (20/7/2022) siang lalu.
“Mereka sudah ada niat urus KTP atau KK dan Akta kelahiran anak misalnya, namun karena tidak lengkap berkasnya disuruh pulang. Baik kalau disampikan satu kali yang kurang itu apa, jadi kalau balik satu lagi masih bisa, tapi kalau kemudian datang lagi, bilang masih kurang lagi, yaa lama-lama mereka bilang biar sudah, sudah capek, tidak ada uang untuk bis atau ojek lagi dan lainnya,” imbuh Lodu.
Lodu lebih jauh berharap, Dinas yang dulunya dipimpin oleh Khristofel Praing yang kini dipercaya dominan rakyat sebagai Bupati Sumba Timur itu, terus meningkatkan layanannya pada masyarakat penganut Marapu.
”Kalau bisa jika mereka sudah nikah dan sah secara adat juga bisa disahkan oleh Dispenduk,” tukasnya.
Perwakilan dari Dispendukcapil Kabupaten Sumba Timur, Corina Anakonda, yang saat itu hadir mewakili Kadispenduk langsung menimpalinya. Pihaknya berterima kasih atas saran dan kritikan warga dalam upaya benahi layanan administrasi kependudukan.
“Kami terus berupaya benahi kualitas layanan kami. Apa yang dikeluhkan oleh warga Bapak Kades itu kasuistis. Perlu pula dipahami, petuga skami ada yang harus lembur dari pagi hingga tengah malam. Esoknya lagi harus masuk. Kalau lagi ramai-ramianya warga yang datang urus administrasi kependudukan, kadang suasana di kantor kami mirip pasar,” jelas Corina.
Pimpinan Dispenduk tambah Corina, kini menerapkan kebijakan pemberian reward kepada pegawainya yang bekerja maksimal dan memuaskan warga serta pimpinan. “Yang bekerja baik dan berikan layanan prima, akan diberikan reward sebesar 500 ribu dari dana pribadi Kadis. Itu kebijakan yang ditempuh pimpinan kami,” tutur Corina sembari berharap pemerintah desa juga bisa memberikan penjelasan pada warga yang hendak mengurus administrasi kependudukan, agar benar-benar lengkapi persyaratannya barulah datang ke Dispendukcapil.
Program Estungkara yang menjadikan desa Kalamba sebagai wilayah dampingannya, juga menyatakan siap untuk memberikan pemahaman pada warga akan pentinya adminsitrasi kependudukan. Selain itu juga membantu warga lengkapi segala syarat bahkan akomodasi warga yang mengurusnya selama masih menjalankan program di desa itu.
“Kami akan tempatkan petugas kami sebagai pendampung di desa-desa dampingan, termasuk juga desa Kalamba. Kami akan maksimal berikan pemahaman pada warga pentingnya administrasi kependudukan juga bantu waerga untuk mendapatkannya atau mengaksesnya,” papar Stepanus Landu Paranggi, direktur Lembaga Bumi Lestari yang merupakan pelaksana program Estungkara, sebuah progam AIPTIS, yakni kemitraan Australia dan Indonesia Menuju Masyarakat Inklusif. (ion)
