Kupang, Waingapu.Com-Krisis iklim yang terus melanda Nusa Tenggara Timur (NTT) dinilai tidak hanya menghadirkan persoalan lingkungan, tetapi juga memperdalam ketimpangan sosial dan gender yang selama ini dihadapi perempuan. Di tengah perubahan musim yang tidak menentu, kekeringan berkepanjangan, krisis air bersih, hingga menurunnya produktivitas pertanian, perempuan menjadi kelompok yang paling merasakan dampaknya.
Persoalan tersebut mengemuka dalam webinar memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2026 yang diselenggarakan Solidaritas Perempuan Flobamoratas dengan tema “Alarm Krisis Iklim: Perspektif Feminis atas Pembangunan, Transisi Energi, dan Masa Depan Ruang Hidup di NTT”.
Webinar yang menghadirkan sejumlah aktivis perempuan dari berbagai organisasi masyarakat sipil itu mengupas keterkaitan antara krisis iklim, pembangunan ekstraktif, transisi energi, serta meningkatnya kerentanan perempuan di berbagai wilayah NTT.
Dalam pengantar diskusi disebutkan bahwa perubahan pola musim dan semakin seringnya bencana ekologis telah memperbesar beban kerja perawatan yang selama ini ditanggung perempuan. Selain bertanggung jawab terhadap kebutuhan pangan keluarga, perempuan juga harus menghadapi kesulitan memperoleh air bersih dan menjaga keberlangsungan kehidupan rumah tangga di tengah kondisi yang semakin tidak menentu.
Situasi tersebut juga mendorong meningkatnya migrasi sebagai strategi bertahan hidup banyak keluarga di NTT. Namun dalam praktiknya, perempuan sering kali menjadi pihak yang paling rentan terhadap berbagai bentuk eksploitasi dan kekerasan ketika harus meninggalkan kampung halaman demi mencari sumber penghidupan baru.
Pembicara pertama, Magdalena Eda Tukan dari Koalisi Kopi, menegaskan bahwa perempuan selama ini memiliki peran sentral dalam menjaga ketahanan pangan masyarakat melalui pengetahuan lokal yang diwariskan secara turun-temurun.
“Perempuan berperan penting dalam mengelola pangan dan menjaga keberlanjutan benih-benih lokal yang adaptif melalui pengetahuan serta praktik-praktik tradisional yang diwariskan secara turun-temurun,” kata Eda dalam paparannya.
Menurutnya, pengetahuan lokal yang dimiliki perempuan menjadi salah satu modal utama masyarakat untuk bertahan menghadapi dampak perubahan iklim. Namun peran tersebut sering kali tidak mendapatkan pengakuan yang memadai dalam berbagai kebijakan pembangunan.
Eda juga mengkritisi agenda transisi energi yang berkembang di Pulau Flores. Ia menilai berbagai proyek energi skala industri yang saat ini didorong pemerintah berpotensi mengancam ruang hidup perempuan karena tidak dibangun melalui proses partisipasi yang bermakna.
“Pembangunan tersebut berpotensi mengancam ruang hidup perempuan karena berlangsung tanpa pelibatan yang bermakna dan partisipatif,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa kondisi tersebut semakin memprihatinkan karena terjadi ketika masyarakat Flores Timur masih berjuang menghadapi dampak erupsi Gunung Lewotobi Laki-Laki. Dalam situasi krisis berlapis itu, perempuan harus menanggung beban ganda untuk memastikan ketersediaan pangan, memenuhi kebutuhan air, sekaligus menjaga keberlangsungan komunitas mereka.
Dalam webinar itu juga disoroti berbagai proyek pembangunan dan investasi yang dinilai semakin mempersempit ruang hidup masyarakat. Atas nama pembangunan dan transisi energi, penguasaan terhadap tanah, air, dan sumber daya alam terus meluas tanpa memastikan keterlibatan penuh masyarakat terdampak.
Para pembicara menilai kondisi tersebut menunjukkan bahwa krisis iklim tidak dapat dipahami hanya sebagai persoalan lingkungan semata. Krisis iklim juga berkaitan erat dengan relasi kuasa yang menghasilkan ketimpangan gender, kemiskinan, dan ketidakadilan pembangunan.
Penetapan Flores sebagai Pulau Panas Bumi yang selama ini dipromosikan sebagai bagian dari solusi iklim juga menjadi sorotan. Sejumlah aktivis menilai kebijakan tersebut justru berpotensi memperbesar kerentanan perempuan karena mengancam akses mereka terhadap tanah, air, dan sumber-sumber kehidupan yang selama ini menopang ekonomi keluarga.
Melalui webinar tersebut, Solidaritas Perempuan Flobamoratas berharap peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia tidak hanya menjadi seremoni tahunan, tetapi juga menjadi momentum untuk mengevaluasi arah pembangunan di NTT agar lebih berkeadilan, menghormati hak-hak perempuan, serta memastikan keberlanjutan lingkungan hidup bagi generasi mendatang.(ion)
