Waingapu.Com – Perubahan iklim bukan lagi sekadar isu global yang jauh dari realitas lokal. Di Sumba Timur, ancaman perubahan iklim telah terasa nyata. Dari naiknya permukaan laut hingga garis pantai yang bergeser ratusan meter. Bupati Umbu Lili Pekuwali (ULP) menegaskan bahwa kondisi ini tidak bisa lagi dianggap sepele.
“Ini bukan wacana. Kita sudah melihat dan merasakannya sendiri,” ujar ULP. Ia menyoroti dampak langsung seperti iklim yang tak menentu dan menyulitkan petani dalam menentukan masa tanam dan panen katanya di Kalu, Senin (14/4/2025) malam lalu.
Dipaparkan ULP, dirinya bersama Wakil Bupati Yonathan Hani, mengusung visi lima tahun ke depan untuk mewujudkan Sumba Timur yang Harmonis, Unggul, Mandiri, Berbudaya, dan Adil (HUMBA) secara berkelanjutan. Salah satu langkah strategis mereka adalah mendorong pemahaman perubahan iklim sejak usia dini, melalui pendidikan dasar.
“Pembentukan karakter peduli lingkungan harus dimulai dari bangku sekolah dasar. Idealnya bahkan sejak kelas awal,” jelas ULP.
Langkah ini mendapat dukungan dari berbagai pihak, termasuk Deni Karanggulimu, Direktur Yayasan Koppesda. Hal itu dikemukakannya secara terpisah saat ditemui wartawan.
Dikatakannya, pendekatan ULP sebagai gagasan progresif yang sejalan dengan praktik terbaik penanganan iklim di tingkat global.
“Tidak harus rumit. Edukasi bisa dimulai dari aktivitas sederhana seperti menanam pohon atau memahami manfaat pupuk organic di sekolah, misalnya,” ujar Deni.
Deni juga menekankan pentingnya dokumen Rencana Aksi Daerah Perubahan Iklim (RAD-PI) sebagai panduan dalam menjaga agar pembangunan tetap ramah lingkungan. “Pembangunan harus jadi solusi, bukan sumber masalah baru,” tegasnya.
Keberpihakan pada Masyarakat Adat dan Perempuan
Komitmen Bupati dan Wakil Bupati juga terlihat dalam perhatian mereka terhadap hak masyarakat adat dan kelompok rentan. Dalam program unggulan mereka, tertuang rencana penataan tanah ulayat dan pengelolaan hutan serta perairan adat secara adil dan berkelanjutan.
Bagi perempuan dan anak, duet pemimpin (ULP-YH) ini telah menyiapkan program penguatan kapasitas gender serta perlindungan terhadap kekerasan dan eksploitasi. Namun, menurut Deni, perhatian tak cukup hanya di level kebijakan.
“Penegakan hukum harus tegas agar pelaku jera. Jangan sampai hanya ramai sesaat tanpa tindak lanjut nyata,” tandas Deni.
Mendorong Supremasi Hukum Lingkungan
Tak kalah penting, Pemerintah Kabupaten Sumba Timur juga menaruh perhatian serius pada penegakan hukum lingkungan. Melalui optimalisasi peraturan daerah, mereka ingin memastikan pelaku perusakan lingkungan tidak dibiarkan tanpa konsekuensi.
Bupati ULP menyimpulkan, “Upaya ini butuh kolaborasi. Pemerintah, tokoh adat, perempuan, LSM, dan masyarakat harus bersama-sama membangun masa depan Sumba Timur yang lestari.”(ion)
