Bagi WALHI NTT, pemerintah tidak cukup hanya memetakan potensi energi surya, angin, air maupun panas bumi. Roadmap tersebut harus mampu menjawab pertanyaan mendasar mengenai siapa yang menikmati manfaat transisi energi, siapa yang menanggung dampak ekologis, apakah masyarakat adat telah dilibatkan secara penuh, serta apakah hak masyarakat untuk menyatakan penolakan benar-benar dihormati.
WALHI juga menilai orientasi pembangunan yang masih menjadikan hilirisasi sumber daya alam sebagai mesin pertumbuhan ekonomi berpotensi mempercepat eksploitasi lingkungan. Kondisi tersebut dikhawatirkan semakin memperluas izin industri ekstraktif dan meningkatkan kebutuhan energi dalam skala besar yang justru mengancam ruang hidup masyarakat.
Selain itu, WALHI menekankan bahwa transisi energi yang adil harus berjalan seiring dengan perlindungan kawasan hutan, wilayah adat, daerah tangkapan air, pesisir hingga pulau-pulau kecil. Pemerintah dinilai tidak boleh berbicara mengenai dekarbonisasi di satu sisi, namun tetap membuka ruang bagi ekspansi proyek-proyek ekstraktif di kawasan penyangga kehidupan masyarakat.
Oleh sebab itu, WALHI NTT mendesak agar penyusunan Roadmap Dekarbonisasi Sektor Ketenagalistrikan dilakukan secara partisipatif, transparan, dan menghormati hak masyarakat. Setiap proyek energi terbarukan juga wajib mengedepankan prinsip keadilan ekologis serta memastikan tidak terjadi pelanggaran hak asasi manusia dalam pelaksanaannya.
Yulianto kembali menegaskan bahwa keberhasilan dekarbonisasi tidak boleh diukur dari besarnya modal yang masuk ke daerah, tetapi dari kemampuan negara melindungi rakyat beserta ruang hidupnya.
“Keberhasilan dekarbonisasi tidak diukur dari besarnya investasi hijau yang masuk, melainkan dari kemampuan negara melindungi hak rakyat, memulihkan ekosistem, dan memastikan tidak ada satupun komunitas yang dikorbankan atas nama pembangunan rendah karbon. Dekarbonisasi harus menjadi jalan menuju keadilan ekologis, bukan cara baru merampas ruang hidup rakyat,” ujarnya.
