Waingapu.Com – Peristiwa beraroma SARA yang terjadi beberapa waktu lalu di Tolikara-Papua, harus disikapi dengan kepala dingin, hingga tidak mudah diprovokasi oleh ragam isu-isu yang terus ditiupkan pihak-pihak teretentu, yang menginginkan perpecahan. Semangat persatuan dan rasa bangga akan kebhinekaan, sebagai bentuk anugerah Yang Maha Kuasa menjadi pijakan pertemuan para Tokoh Agama (Toga), Tokoh Masyarakat (Tomas) dan Tokoh Pemuda di Aula Makodim 1601, Kabupaten Sumba Timur (Sumtim), NTT, Kamis (23/07) siang kemarin.
Pertemuan dalam nuansa dialog atau diskusi hangat itu sebagai bentuk reaksi atas peristiwa Tolikara, dan juga sebagai langkah preventif untuk menangkal aksi-aksi provokasi yang sekiranya muncul dan terus dihembuskan pihak-pihak tertentu yang menginginkan perpecahan. Pertemuan dan diskusi ini juga seakan menjadi bentuk atau formula untuk meredam provokasi yang bisa saja terus dihembuskan pelagai pihak yang menginginkan perpecahan.
Forum yang dipelopori oleh Dandim 1601, Letkol (Inf)Alexius Ngurah itu juga dihadiri oleh Kapolres Sumtim, AKBP. Supiyanto, Bupati Sumtim yang diwakili Skeretaris Daerah, Juspan Pasande, dan Wakil Ketua DPRD Sumtim, John David, dan sejumlah Toga, Tomas dan Tokoh Pemuda itu melahirkan tujuh butir pernyataan sikap yang intinya menolak dan mengutuk keras segala bentuk provokasi berbau SARA.
“Kami TNI pada hakekatnya tetap membela keutuhan NKRI akan terus berada di garis depan dalam menjaga keutuhan NKRI yang didirikan dengan pengorbanan nyawa, darah dan air mata oleh para pendiri bangsa,” tandas Alexius dalam sambutan awalnya.
Lebih jauh Alexius Ngurah menegaskan sebagai anak bangsa harus mewaspadai aksi aktor proxi war. Karena aksi ini sangat sulit terdeteksi, karena tidak kelihatan siapa aktornya namun dampaknya akan merusak kerukunan dan keutuhan yang sudah lama terpelihara.
Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FK-UB) Kabupaten Sumtim, Pdt. Naftaly Djoru, dalam kesempatan itu mengharapkan Peristiwa tolikara bisa menjadi pelajaran bagi pemerintah untuk lebih adil dan bijaksana dalam pelaksanaan dan pemerataan pembangunan.
”Keadilan dan pemerataan pembangunan harus benar- benar direalisasikan bukan sekedara perencanaan. Hingga kesenjangan ekonomi antar warga dan antar wilayah bisa diminimalisir terutama didaerah-daerah perbatasan dengan negara lainnya seperti halnya di Sumba ini. Jika itu dilakukan tentunya kita telah memutus mata rantai konflik horizontal yang berpotensi terjadi,” papar Naftaly kepada wartawan usai penandatanganan pernyataan sikap.
Adapun rencananya butir-butir pernyataan sikap itu akan disebarkan di seluruh desa dan kelurahan dan juga akan ditempel serta dibacakan dalam setiap kesempatan ibadah sesuai jam dan waktu pelaksanaan ibadah agama masing-masing.(ion)
