Waingapu.Com-Persoalan aset daerah kembali memunculkan wajah lamanya di Sumba Timur. Dalam Rakor dan pendampingan pencegahan korupsi yang digelar KPK, terungkap bahwa sejumlah kendaraan dinas dan tanah milik pemerintah belum kembali atau masih bermasalah. Temuan ini memperlihatkan bahwa tata kelola aset masih menjadi titik lemah yang tak kunjung dibenahi.
Kepala Satgas Korsup Wilayah V KPK, Dian Patria, menyebut 19 kendaraan dinas masih dikuasai pihak lain. Bahkan, terdapat dua aset tanah yang masih simpang-siur statusnya. “Aset itu uang. Dan kalau uang daerah bocor, pelayanan publik terhambat,” tegas Dian.
Ia menyebut pengelolaan aset merupakan salah satu indikator penting dalam evaluasi pencegahan korupsi. Ketidakmampuan pemerintah daerah menertibkan asetnya sendiri dianggap sebagai bentuk kelalaian administratif yang membuka celah korupsi.
Selain persoalan aset, KPK juga menyoroti tunggakan pajak yang belum ditangani maksimal. Sejumlah wajib pajak dinilai terlalu lama dibiarkan menunggak tanpa tindakan tegas. Akibatnya, potensi penerimaan daerah tak pernah mencapai target ideal.
Dalam pengadaan barang dan jasa, serapan anggaran Sumba Timur juga masih rendah. KPK menduga keterlambatan progres proyek disebabkan minimnya pengawasan dan lemahnya manajemen perencanaan. Ia mengingatkan bahwa proyek mangkrak adalah alarm besar bagi pencegahan korupsi.
Dian menegaskan bahwa tindak lanjut dari temuan ini harus dilakukan bukan sekadar administrasi, tetapi juga penegakan prinsip efisiensi dan transparansi. “Regulasi sudah ada. Tinggal keberaniannya,” katanya.
Wakil Bupati Sumba Timur, Yonathan Hani, berkomitmen menindaklanjuti seluruh saran KPK. Menurutnya, penertiban aset akan menjadi salah satu fokus Pemerintah Kabupaten Sumba Timur dalam waktu dekat.
Kegiatan ini turut dihadiri Sekda, OPD, DPRD, KPP, Kantah, dan unsur Forkopimda. Setelah rapat, KPK langsung turun lapangan meninjau titik-titik penunggak pajak dan proyek strategis sebagai bagian dari pengawasan lanjutan.
Dengan temuan ini, Sumba Timur dihadapkan pada urgensi merapikan seluruh aset dan menghilangkan potensi kebocoran yang selama ini menjadi penyakit tahunan dalam birokrasi daerah.(ion)
