Waingapu.Com – Dalam gelaran Rapat Paripurna V pada Senin (23/6/2025) di ruang siding utama DPRd Sumba Timur yang membahas laporan hasil kerja Panitia Khusus (Pansus) terkait dugaan pengiriman kuda betina produktif secara ilegal antar pulau dibeberkan sejumlah data dan temuan. Rapat yang dipimpin oleh Wakil Ketua I Umbu Kahumbu Nggiku dan Wakil Ketua II Ali Oemar Fadaq, serta dihadiri Wakil Bupati Yonathan Hani dan jajaran pimpinan OPD menguraikan sejumlah temuan mengejutkan.
Abdul Haris, Ketua Pansus Bidang Ekonomi Keuangan terkait dugaan pengiriman antar pulau ternak betina produktif ilegal, dalam laporannya memaparkan serangkaian temuan selama masa investigasi sejak Maret hingga Juni 2025. Laporan menyebut adanya ketidaksesuaian data antara jumlah ternak yang keluar dari Sumba Timur dan yang diterima di Jeneponto, serta kelemahan dalam sistem pengawasan lalu lintas ternak di lapangan.
Pansus merekomendasikan pembentukan Satgas Lalu Lintas Ternak, pembangunan pos pemeriksaan tambahan, serta holding ground untuk proses keur. Selain itu, pemerintah daerah diminta menghentikan sementara izin pengiriman ternak betina produktif hingga diterbitkan SOP resmi untuk menghindari pelanggaran berulang.
Ketua Pansus juga menyoroti adanya pengiriman 8 ekor kuda betina produktif oleh CV. Adi Prima yang memanfaatkan celah rekomendasi organisasi PORDASI. Selain itu, CV. Abdi Jaya diduga menggunakan dokumen kosong dari Kabupaten Sumba Barat untuk meloloskan pengiriman kuda dari wilayah Lewa.
“Kami meminta kepala daerah bersikap tegas, termasuk evaluasi dana talangan Rp2,5 miliar pada tahun 2023 yang belum jelas pertanggungjawabannya,” tegas Abdul Haris saat membacakan laporan akhir Pansus.
Pansus Bidang Ekonomi dan Keuangan yang terdiri dari anggota DPRD lintas fraksi itu diketuai oleh Abdul Haris dan Umbu Hapu Mbeju selaku Wakil Ketua.(ion/ped)
