Waingapu.Com – Menjadi tenaga outsourcing (alih daya) memang serasa terus dihantui dengan perasaan cemas akan kehilangan pekerjaan atau sumber penghasilan untuk menghidupi diri dan keluarga. Tenaga kerja jenis ini sudah berulang kali menjadi bahan sorotan dan pemberitaan media massa terkait dengan perlakuan yang menimpa mereka yang dirasakan tidak adil oleh lembaga atau perusahaan yang memakai jasa otak dan tenaganya. Boleh jadi, perasaan serupa yang membebani Andreas Ndjurumana, tenaga alih daya yang bekerja pada PT. PLN (Persero) Area Sumba, hingga melayangkan surat berperihal mohon klarifikasi dan keadilan terhadap keputusan pengembalian tenaga outsourcing pada pihak PLN (Persero) Area Sumba yang mana tembusannya juga disampaikan pada media massa yang melakukan tugas jurnalistik di Waingapu, Sumba Timur (Sumtim), NTT.
Dengan wajah lesu, Andreas bersama Marliance Senu, isterinya mengantar surat tembusan sekaligus untuk menyatakan kekecewaannya di depan awak media. Kamis (10/07) lalu.”Saya merasa diperlakukan tidak adil, jujur saja hati saya sakit dan kecewa. Selama hampir 14 tahun saya kerja di PLN, tiba-tiba saja saya dapat surat yang ditandatangani manger rayon yang menyatakan saya di kembalikan ke PT. Trio Duta Pratama sebagai penyedia tenaga outsourcing PLN. Saya dibilang melakukan kesalahan atau pelanggaran yang berat yang justru tidak disebutkan dalam surat itu kesalahan berat seperti apa yang saya lakukan,” papar Andreas mengawali keluh kesahnya.
Andreas dan isterinya berharap surat yang diajukannya dengan tembusan ke sejumlah institusi seperti Bupati, Ketua DPRD, Disnakertrans Sumtim, bisa berdampak ditinjaunya kembali surat yang pengembalian dirinya pada pihak PT. Trio Duta Pratama (TDP) yang merupakan bentuk lain dari pemutusan atau pemberhentian dirinya dari pekerjaannya sebagai tenaga alih daya PT. PLN (Pesero) Area Sumba, pada posisi staf operator kantor jaga Lewa.
”Jelas sangat berdampak bagi kami keluarga. Manajemen PLN seakan tak punya hati nurani, tumpah nasi dari piring orang. Sangat tidak adil, suami saya bekerja siang dan malam, turun ke desa-desa di Lewa untuk bekerja melaksanakan intruksi atasannya, malah kemudian disalahkan. Wajar jika kami merasa diperlakukan tidak adil dan keputusan yang diberikan terkesan sepihak,” imbuh Marliance Senu, dengan mata berkaca- kaca.
Lebih lanjut Andreas menegaskan harapannya agar pihak PLN segera menanggapi suratnya demi untuk nama baiknya. “Kalau begini kan tentu dimasa datang nama saya tercemar. Saya minta ini ditinjau kembali atau dicabut. Jika saya salah, saya terima tapi kesalahan saya sebenarnya telah saya pertanggungjawabkan. Dan kesalahan saya itu tidaklah sebesar kesalahan sejumlah oknum lainnya di PLN area Sumba yang justru tidak dikenai tindakan serupa. Saya siap bersaksi dan memberikan bukti-bukti kebobrokan itu,” tandasnya.
Sayangnya, A. Iman Krismanto, Manager PT. PLN Rayon Sumtim, sebagai pihak yang pertama kali mengeluarkan dan menandatangani surat pemberhentian atau pengembalian Andreas ke PT. TDP hingga kini belum memberikan keterangan resmi.
Iman Krismanto, ketika hendak ditemui wartawan di jam kerja, justru tidak berada di tempat tugasnya. Persoalan ini bak menambah panjang sorotan pada pihak PLN Rayon Sumtim dan Area Sumba, pasalnya beberapa waktu lalu masyarakat dan media pernah menyoroti tentang Rekor Muri 100 persen Listrik Pintas (Prabayar) yang terkesan terlampau dipaksakan, pemadaman listrik dadakan, dan manajemen lampu sehen untuk listrik pedesaan yang carut marut.
Kekuatiran akan nasib serupa dengan Andreas juga dukungan serta doa bagi Andreas secara tersirat juga dikemukakan oleh sejumlah karyawan outsourcing lainnya yang sempat ditemui sekalipun disampaikan dengan penuh kehati-hatian dengan harapan tak dipublikasikan identitasnya.(ion)
