Walhi NTT Kritisi Tata Kelola Lingkungan Jadi Penyebab KLB DBD Di Sumba Timur

oleh
oleh
Yuvensius S. Nonga

Waingapu.Com – Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) NTT mencermati, cepatnya perkembangan dan penyebaran virus dengue, penyebab dari tingginya angka warga terjangkit maupun meninggal dunia karena Demam Berdarah Dengue (DBD), erat kaitannya dengan tata kelola kota dan lingkungan hidup (sanitasi). Selama ini Walhi NTT melihat sektor ini yang terkesan terabaikan dan kurang dibenahi oleh pihak Pemkab. Sumba Timur (Sumtim), NTT. Demikian dalam rilisnya yang diterima media ini, Senin (11/03) sore kemarin.

Menurut Walhi, kondisi sanitasi yang tata kelolanya abai memperburuk sanitasi hingga berpotensi bertambahnya jumlha penderita bahkan berpotensi besar pada angka terus bertambahnya angka kematian warga.

“Sanitasi dan tata kelola lingkungan hidup yang buruk di Kota Waingapu memicu virus dengue berkembang dengan cepat, misalnya soal sampah yang berserakan di setiap sudut-sudut kota. Tata kelola sanitasi yang dilakukan selama ini oleh pemerintah daerah dirasa kurang baik, sejauh ini pengelolaan sampah belum diterapkan dengan baik oleh pihak pemerintah sesuai dengan Undang-Undang Nomor : 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah dengan memperhatikann aspek lingkungan hidup,” tandas Yuvensius S Nonga, Deputi Walhi – NTT selaku narahubung dalam rilis itu.

Baca Juga:  Kadin Sumba Timur Gandeng KPP Pratama & IBS Consulting Gelar Pelatihan Pajak

Juga dipaparkan Walhi, Sumtim merupakan salah satu kabupaten di NTT yang mengalami tingkat keparahan wabah DBD paling tinggi sejak bulan Januari – Maret 2019. Menurut catatan WALHI NTT jumlah penderita DBD di Sumtim mencapai ratusan orang dan sudah menelan korban 18 jiwa, termasuk ibu hamil beserta janinnya yang meninggal dunia akibat DBD beberapa hari lalu. Lebih dari 880 orang terserang DBD.

“Ini adalah persoalan kemanusiaan dan harus diselesaikan secepat mungkin. Hingga kini penularan virus dengue di kabupaten Sumba Timur semakin hari kian bertambah parah dan belum diselesaikan dengan baik oleh pemerintah dalam hal ini Bupati Sumba Timur Gidion Mbilijora. Persoalan DBD yang saat ini sudah menjadi kejadian luar biasa masih ditangani secara biasa – biasa saja oleh pihak pemerintah daerah,” tandas Yuvensius.

Baca Juga:  Kapolda NTT Perintahkan Kabid. Propam Cermati Netralitas Polisi Dalam Pilkada

Pemerintah harus serius bertindak membatasi penyebaran demam berdarah dengue (DBD) dengan cepat, tepat dan solutif. Oleh karena itu, demikian lanjut Yuvensius, Bupati Sumtim jangan abaikan keselamatan warga dan mengurusi kepentingan partai. “Nyawa manusia dengan adanya wabah DBD lebih penting dan harus menjadi prioritas utama. Pemerintah harus mengandeng seluruh komponen untuk lebih total mencegah penularan virus Dengue, “ tegasnya.

Walhi NTT juga meminta kepada Gubernur NTT untuk segera turun secara langsung di Sumba Timur melihat dan mengambil sikap tegas terkait persoalan DBD yang hingga saat ini belum selesai. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia NTT berharap adanya perbaikan sistem sanitasi dan tata kelola lingkungan hidup yang baik di Sumtim, sehingga di tahun mendatang virus dengue secara pelahan -lahan bisa diatasi dengan perilaku masyarakat dan kebijakan daerah yang ramah terhadap lingkungan dan kesehatan.

Baca Juga:  PERKEMI Sumba Timur Miliki Ketum Baru, Ini Sekilas Programnya

Dalam akhir rilisnya Walhi NTT menegaskan beberapa butir sikapnya kepada pemerintah dan DPRD Sumtim yakni, memperbaiki tata kelola kota dan sanitasi di Kabupaten Sumba Timur, meminta DPRD Sumtim untuk serius mengawasi tindakan pencegahan DBD baik dari sisi anggaran dan regulasi. Juga memperbaiki dan membenahi tata kelola lingkungan hidup yang baik dan sehat sesuai Undang -Undang 32 Tahun 2009. Selain itu, pengelolaan sampah harus berbasis pada Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2008. Walhi juga meminta untuk membentuk tim khusus dan relawan untuk mencegah penularan DBD dan juga menyediakan posko – posko dan obat di setiap kecamatan yang bertujuan untuk meminalisir jarak dan keterlambatan akses kesehatan warga yang terkena wabah DBD. Dan sikap terakhir Walhi NTT adalah meminta Pemprov. NTT untuk turun tangan menyelesaikan persoalan DBD di Sumtim.(ion)

Komentar