Aliansi Rakyat Sumba Bersuara Gelar Unjuk Rasa, Menggedor Hukum, Janji Politik dan Gedung Dewan

oleh
Aliansi Rakyat Sumba Bersuara gelar aksi demo ke kantor Bupati Sumba Timur-Foto:Waingapu.Com

Waingapu.Com-Kamis siang (4/9/2025), jalanan protokol Waingapu, ibu kota Kabupaten Sumba Timur, menjadi panggung besar ratusan warga yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Sumba Bersuara yang melakukan long march sekira dua kilometer. Dari Mapolres, Kantor Bupati, hingga Gedung DPRD, mereka melangkah sambil membawa spanduk, poster, dan suara lantang yang tak terbendung.

Di depan Markas Polres Sumba Timur, suara orasi bergema. Massa menuding tajam hukum yang dianggap pincang. “Kami tidak ingin hukum hanya tajam ke bawah, tumpul ke atas!” teriak seorang orator, disambut sorakan panjang. Sejumlah kasus yang mandek di kepolisian kembali diungkit, seperti penanganan lanjutan kasus kematian Axi Rambu kareri Toga yang meninggal menggenaskan di kamar mandi Toko CK2 Payeti.

Tak hanya bicara soal hukum, mereka juga membawa nuansa duka. Nama Affan Kurniawan, pengemudi ojek online yang tewas tragis, dikumandangkan. Affan dijadikan simbol bahwa nyawa rakyat kecil kerap tak berharga di mata negara. Di sisi lain, mereka pun memberi penghormatan bagi aparat yang gugur saat bertugas, menandakan bahwa aksi ini lahir dari hati, bukan sekadar amarah kosong.

Kapolres Sumba Timur, AKBP Gede Harimbawa, akhirnya turun langsung menemui massa. Ia menerima aspirasi dengan wajah serius. Meski suara orasi membahana, suasana tetap damai. Dari titik itu, rakyat ingin membuktikan bahwa unjuk rasa bisa bermartabat: lantang namun tertib.

Long march berlanjut ke halaman Kantor Bupati. Spanduk protes berkibar, menagih janji kampanye yang dinilai tak kunjung ditepati. Persoalan sosial, ketimpangan ekonomi, hingga isu nasional menjadi bahan orasi. Seorang orator, Umbu Pajaru Lombu, melontarkan kalimat pedas: “Pemerintah jangan hanya pandai bicara saat kampanye, lalu lupa ketika rakyat menagih bukti.” Kalimat itu seketika menggetarkan halaman kantor bupati.

Bupati Umbu Lili Pekuwali dan Wakil Bupati Yonathan Hani memilih keluar dari ruang teduh, berdiri di bawah terik bersama Forkopimda. Kontras dengan sejumlah ASN yang enggan meninggalkan bayang atap gazebo, yang sontak dihardik para pendemo.

Di sela panasnya orasi, hadir suara sejuk dari Pendeta Herlina Ratu Kenya. Ia mengingatkan para pemimpin bahwa kekuasaan bukan tempat bersantai, melainkan amanah berat. “Dengar jeritan rakyat kecil, jangan terbuai dalam kenyamanan,” ujarnya, seakan menjadi jeda rohani di tengah gemuruh protes.

Panggung terakhir aksi rakyat itu adalah Gedung DPRD Sumba Timur. Massa mendesak pemangkasan tunjangan dan gaji dewan yang disebut mencapai Rp42 juta per bulan. Mereka juga menolak praktik studi banding yang dianggap hanya menguras anggaran tanpa hasil nyata.

Anggota DPRD hanya bisa mendengar dengan wajah beragam ekspresi. Ada yang menunduk, ada yang nampak gelisah, ada pula yang mencoba tenang menyikapi orasi dan teriknya menatri. Orasi tetap menggelegar, bagi mereka, gedung parlemen bukan rumah elite, melainkan rumah rakyat yang harus kembali ke jalur semestinya.

Menjelang sore, massa akhirnya membubarkan diri dengan tertib. Derap langkah rakyat yang walau dipandang segelintir oleh sebagian kalangan telah mengguncang tiga pilar kekuasaan yakni kepolisian, pemerintahan, dan parlemen. Pesan mereka jelas: hukum harus adil, janji politik jangan dikhianati, dan DPRD wajib kembali ke pelukan rakyat yang mendaulatnya.(ion)