2. RINGKASAN CAPIAN KINERJA URUSAN PELAYANAN DASAR
Capaian kinerja urusan pemerintahan wajib berkaitan pelayanan dasar merupakan gambaran dari keberhasilan daerah dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan wajib berkaitan pelayanan dasar, termasuk di antaranya sebagai berikut:
1) Urusan Pendidikan
A. Capaian Kinerja
Capaian kinerja urusan pendidikan yang dihasilkan oleh Kabupaten Sumba Timur pada tahun 2025 berdasarkan Indikator Kinerja Kunci yang digunakan adalah sebagai berikut:
B. Realisasi Belanja Urusan Pendidikan
Berdasarkan data anggaran dan realisasi Program Pengelolaan Pendidikan, tingkat serapan anggaran pada tahun pelaksanaan mencapai 65,88 persen dari total alokasi sebesar Rp86.638.561.550. Capaian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program telah berjalan, namun pemanfaatan anggaran secara keseluruhan masih belum optimal. Secara rinci, realisasi anggaran pada Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama masing-masing mencapai 68,66 persen dan 66,89 persen, yang menunjukkan tingkat pelaksanaan kegiatan yang relatif cukup baik. Sementara itu, Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan mencatat capaian tertinggi dengan realisasi 94,75 persen, yang mencerminkan pelaksanaan program yang sangat efektif. Sebaliknya, Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) memiliki tingkat realisasi paling rendah yaitu 42,15 persen, yang mengindikasikan masih adanya kendala dalam pelaksanaan kegiatan atau pemanfaatan anggaran pada sektor tersebut. Dengan demikian, meskipun sebagian besar kegiatan telah berjalan, masih diperlukan peningkatan efektivitas perencanaan dan pelaksanaan program, khususnya pada pengelolaan PAUD, agar tingkat serapan anggaran dapat lebih optimal dan mendukung pencapaian target pembangunan pendidikan secara lebih maksimal.
C. Permasalahan yang dihadapi
Permasalahan yang terjadi pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Sumba Timur dalam pelaksanaan pencapaian Kinerja Kunci Urusan Pendidikan, baik internal maupun eksternal, serta solusi penyelesaian terhadap masalah tersebut dijabarkan sebagai berikut:
Tabel 1.4. Permasalahan Yang Dihadapi dan Solusi pada Urusan Pendidikan Tahun 2025
| No | Permasalahan | Solusi |
| 1. | Pada tahap Pelaksanaan: Kondisi geografis wilayah Sumba Timur Proses lelang vendor untuk pekerjaan fisik yang mundur dari jadwal, sehingga pelaksanaan juga ikut mundur Perlunya penyesuaian jadwal/waktu pelaksanaan kegiatan | Penguatan pelayanan berbasis kewilayahan dengan memprioritaskan daerah yang memiliki keterbatasan akses melalui optimalisasi peran satuan pendidikan serta peningkatan koordinasi dengan pemerintah kecamatan dan desa agar layanan pendidikan dapat menjangkau wilayah terpencil. Percepatan proses pengadaan barang dan jasa melalui penyiapan dokumen perencanaan sejak awal tahun anggaran serta penguatan koordinasi dan pemantauan proses lelang agar pelaksanaan kegiatan fisik pendidikan dapat berjalan sesuai jadwal Penyesuaian jadwal pelaksanaan kegiatan secara adaptif dengan mempertimbangkan kondisi lapangan dan proses pengadaan, disertai penguatan monitoring dan evaluasi agar pencapaian target SPM bidang pendidikan tetap optimal. |
| 2. | Tahap Perencanaan Dan Penganggaran: Kualitas SDM yang belum memadai. Keterbatasan sarana prasarana/kondisi koneksi jaringan yang kadang bermasalah. Efisiensi anggaran yang menyebabkan menurunnya kinerja dan pencapaian target output atau outcome. Masih terdapat satuan PAUD yang belum melakukan perencanaan sesuai juknis terbaru terkait belanja buku minimal 10% Perencanaan belum mengakomodir semua kebutuhan kegiatan | Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan teknis, bimbingan teknis, dan pendampingan dalam proses perencanaan serta pengelolaan program pendidikan. Mengoptimalkan penyediaan sarana pendukung kerja serta meningkatkan koordinasi dengan pihak terkait untuk perbaikan dan penguatan infrastruktur jaringan guna mendukung proses perencanaan dan pelaporan berbasis sistem. Melakukan penguatan perencanaan berbasis kinerja dengan memastikan alokasi anggaran lebih terarah pada kegiatan prioritas yang secara langsung mendukung pencapaian indikator SPM. Melakukan sosialisasi dan pendampingan kepada satuan PAUD agar perencanaan anggaran sesuai dengan ketentuan teknis yang berlaku, khususnya terkait pemenuhan alokasi belanja buku. Meningkatkan kualitas proses perencanaan melalui pemetaan kebutuhan yang lebih komprehensif, sinkronisasi data, serta penguatan koordinasi antar unit kerja agar seluruh kebutuhan prioritas dapat terakomodasi secara lebih optimal. |
| 3. | PENGHITUNGAN KEBUTUHAN : Kurangnya data yang akurat mengenai kondisi riil di lapangan yang mempersulit perhitungan kebutuhan | Meningkatkan kualitas dan akurasi data melalui pemutakhiran basis data pendidikan secara berkala, penguatan sistem pendataan, serta peningkatan koordinasi dan verifikasi data antara satuan pendidikan, pemerintah daerah,dan pihak terkait agar perhitungan kebutuhan dapat dilakukan secara lebih tepat dan berbasis kondisi riil di lapangan |
| 4. | PENGUMPULAN DATA: Kondisi geografis wilayah Sumba Timur Masih terdapat satuan PAUD yang belum memiliki akses jaringan internet Belum semua satuan PAUD memiliki NPSN dan sinkron dapodik Masih terdapat desa yang belum memiliki PAUD Belum meratanya akses jaringan internet di seluruh wilayah Sumba Timur yang mengakibatkan permintaan dan pengiriman data terhambat/terkendala | Mengoptimalkan koordinasi dengan pemerintah kecamatan dan desa serta memanfaatkan petugas lapangan untuk mendukung pengumpulan data pada wilayah yang sulit dijangkau. Menggunakan mekanisme pengumpulan data secara luring (offline) yang kemudian dihimpun dan diinput pada titik layanan yang memiliki akses jaringan. Melakukan percepatan proses registrasi NPSN serta pendampingan kepada satuan PAUD dalam pengelolaan dan sinkronisasi data pada sistem Dapodik. Mendorong pengembangan layanan PAUD melalui kerja sama dengan pemerintah desa dan masyarakat guna memperluas jangkauan layanan pendidikan anak usia dini. Mengoptimalkan pengiriman data melalui mekanisme bertahap serta memanfaatkan fasilitas jaringan pada tingkat kecamatan atau perangkat daerah yang memiliki akses internet yang lebih stabil. |
….bersambung….
