BAGIAN 7: RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN SUMBA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2025

3. HASIL EPPD DAN OPINI ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN SEBELUMNYA (TAHUN 2024)

1) Hasil EPPD Tahun Sebelumnya (TAHUN 2024)

Skor dan status kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah Tahun Anggaran 2024 sesuai hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) berdasarkan LPPD tahun 2024, sampai dengan saat ini (periode pelaporan LPPD tahun 2025) belum dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri.

2) Opini Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Sebelumnya

Berdasarkan Laporan Nomor 85.A/LHP/XIX.KUP/06/2025, tanggal 19 Juni 2025, Kabupaten Sumba Timur berhasil mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun Anggaran 2024.

4. RINGKASAN REALISASI PENERIMAAN DAN PENGELUARAN ANGGARAN DAERAH

Berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Timur (Unaudited) Tahun Anggaran 2025 Realisasi Pendapatan Tahun Anggaran 2025 mencapai sebesar Rp1.150.599.449.823,50 dan Realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 mencapai Rp1.137.502.358.859,00. Secara rinci, rincian realisasi anggaran pendapatan dan belanja Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun Anggaran 2025 berdasarkan jenis pendapatan dan jenis belanja dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel.1.24. Realisasi APBD Kabupaten Sumba Timur Tahun 2024 dan 2025

Berdasarkan data realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sumba Timur Tahun Anggaran 2025, dapat diinterpretasikan bahwa secara umum kinerja pengelolaan keuangan daerah menunjukkan capaian yang cukup baik, meskipun masih terdapat beberapa komponen yang realisasinya belum optimal. Dari sisi pendapatan daerah, total pendapatan yang dianggarkan sebesar Rp1.207.908.804.236,00 dapat direalisasikan sebesar Rp1.150.599.449.823,50 atau 95,25 persen dari target.

Capaian ini menunjukkan bahwa sebagian besar sumber pendapatan daerah dapat terealisasi dengan baik, walaupun masih sedikit lebih rendah dibandingkan realisasi tahun 2024 yang mencapai Rp1.237.992.384.265,23. Strukturpendapatan daerah masih didominasi oleh pendapatan transfer yang terealisasi sebesar Rp1.034.199.785.093,00 atau 96,01 persen, sehingga menunjukkan ketergantungan fiskal daerah terhadap pemerintah pusat yang masih cukup tinggi. 

Sementara itu, Pendapatan Asli Daerah (PAD)terealisasi sebesar Rp103.682.312.741,50 atau 88,68 persen dari target yang ditetapkan. Dari komponen PAD, realisasi tertinggi berasal dari lain-lain PAD yang sah yang bahkan melampaui target dengan capaian 106,39 persen, sedangkan pajak daerah masih menunjukkan capaian relatif rendah yaitu 69,09 persen dari target. Hal ini menunjukkan bahwa optimalisasi penerimaan pajak daerah masih menjadi tantangan dalam peningkatan kapasitas fiskal daerah.

Pada sisi belanja daerah, dari total anggaran sebesar Rp1.278.853.287.487,00 terealisasi Rp1.137.502.358.859,00 atau 88,94 persen. Realisasi ini lebih rendah dibandingkan realisasi belanja tahun 2024 yang mencapai Rp1.307.685.709.214,19. Komposisi belanja daerah didominasi oleh belanja operasi dengan realisasi Rp877.665.093.308,00 atau 90,73 persen, yang terutama digunakan untuk belanja pegawai dan belanja barang dan jasa. Hal ini menunjukkan bahwa struktur belanja daerah masih berorientasi pada pembiayaan operasional pemerintahan. 

Di sisi lain, belanja modal terealisasi sebesar Rp101.619.615.731,00 atau 93,50 persen, yang sebagian besar dialokasikan untuk pembangunan jalan, jaringan, dan irigasi, serta pembangunan gedung dan bangunan. Namun jika dibandingkan dengan tahun 2024, nilai belanja modal tahun 2025 mengalami penurunan yang cukup signifikan, yang mengindikasikan adanya keterbatasan ruang fiskal untukpembiayaan pembangunan infrastruktur.

Selanjutnya, belanja transfer terealisasi sebesar Rp158.217.649.820,00 atau 79,15 persen, dengan komponen terbesar berupa belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa dan pihak lainnya. Tingkat realisasi yang relatif lebih rendah pada komponen ini menunjukkan adanya beberapa kegiatan transfer yang belum sepenuhnya tersalurkan. Secara keseluruhan, pada tahun 2025 kondisi fiskal daerah menunjukkan surplus anggaran sebesar Rp13.097.090.964,50, berbalik dari rencana awal yang diproyeksikan mengalami defisit.

Kondisi ini dipengaruhi oleh realisasi belanja yang lebih rendah dari anggaran yang direncanakan. Selain itu, pembiayaan daerah yang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya terealisasi sepenuhnya sebesar Rp70.947.233.734,64, sehingga pada akhir tahunanggaran tercatat Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) sebesar Rp84.044.324.699,14.

Dengan demikian, secara umum pengelolaan APBD Kabupaten Sumba Timur Tahun Anggaran 2025 menunjukkan kinerja yang cukup baik dari sisi realisasi pendapatan dan pengendalian belanja. Namun demikian, masih diperlukan upaya peningkatan kemandirian fiskal daerah melalui optimalisasi PAD, khususnya dari sektor pajak daerah, serta peningkatan efektivitas penyerapan belanja pembangunan guna mendorong pertumbuhan ekonomi dan pelayanan publik di daerah.

….bersambung….