Masyarakat NTT harus menjadikan isu lingkungan hidup sebagai pertimbangan dalam pemilihan kepala daerah serentak di NTT, hal ini bertujuan untuk mendorong para kandidat lebih fokus pada isu kontekstual yaitu lingkungan hidup. Di sisi lain masyarakat harus menyadari bahwa kerusakan lingkungan bisa mendatangkan kerugian ekonomi bagi masyarakat itu sendiri.
Forum Peduli Pembangunan Sumba Timur (FP2ST) melihat pesta demokrasi 2020 saat ini belum secara serius memberikan edukasi politik terhadap warga yang mengarah pada isu lingkungan hidup. FP2ST menganggap para kandidat atau elite politik dalam kampanye masih “menjual” isu bagaimana investasi bisa masuk dan bagaimana pembangunan infrastruktur bisa berlangsung di NTT. Sementara isu lingkungan hidup sebagai salah satu unsur penting jalannya pembangunan sering diabaikan para kandidat.
FP2ST menyayangkan sekali Isu lingkungan hidup di NTT saat ini belum menjadi isu penting dalam agenda politik, padahal kita ketahui bersama setiap kebijakan pembangunan di NTT berhubungan dengan lingkungan. Oleh karena itu, masyarakat harus mampu memberikan masukan kepada kandidat untuk mengangkat isu lingkungan hidup dalam gerakan pembangunan di NTT.
Di NTT ada 9 (sembilan) kabupaten yang akan melaksanakan Pilkada serentak di tahun 2020, salah satunya adalah kabupaten Sumba Timur dan Sumba Barat. Isu lingkungan di pulau Sumba saat ini masih dalam ruang masyarakat sipil dan belum sampai pada calon kandidat. Nah…ini yang perlu dilihat oleh para kandidat untuk membangun komunikasi politik lingkungan yang baik.
Pilkada 2020 di Sumba Timur dan Sumba Barat dalam catatan FP2ST masih berkutat pada isu infrastruktur saja, sementara persoalan di dua kabupaten secara kontekstual dalam kurun waktu 10 tahun terakhir berkaitan dengan lingkungan. Catatan lain yang di temukan FP2ST adalah pelanggaran HAM, krisis ekologi yang sampai sejauh ini masih muncul di permukaan akibat berbagai kebijakan pembangunan yang tidak memikirkan daya dukung lingkungan dan keselamatan warga.
FP2ST berharap penyelenggara pemilu seperti KPU memasukkan agenda politik lingkungan sebagai materi. Penyelenggara pemilu bisa saja mewajibkan para kandidat untuk memasukkan visi misi lingkungan ke dalam visi misi atau program yang didaftarkan ke KPU sebagai dokumen resmi yang nantinya akan menjadi materi debat dalam konteks lingkungan hidup.
Penulis: Deddy F. Holo adalah Koordinator FP2ST
