Pengantar
Dalam debat pasangan calon (Paslon) bupati dan wakil bupati Sumba Timur tanggal 6 Oktober yang lalu kedua Paslon sama-sama
mengangkat sebuah permasalahan tentang rendahnya pertumbuhan ekonomi Sumba Timur. Senada dengan ini, moderator yang membidangi persoalan ekonomi dalam pengantar pertanyaannya mengulas hal yang sama pula. Pokok masalah ini menarik untuk ditelusuri mengapa pertumbuhan ekonomi Sumba Timur rendah bahkan mengalami perlambatan dibandingkan dengan empat kabupaten yang berada di pulau Sumba. Dalam konstelasi kabupaten-kabupaten di Pulau Sumba, posisi Sumba Timur berada di bawah kabupaten Sumba Barat dan bahkan berada di bawah kabupaten Sumba Tengah yang baru terbentuk sekitar 7 tahun lalu namun memiliki pertumbuhan ekonomi yang cepat.
Pertumbuhan ekonomi suatu daerah merefleksikan kualitas kinerja pembangunan daerah. Yaitu kinerja pembangunan yang digerakkan oleh akumulasi beberapa faktor, antara lain: manusianya (SDM), akumulasi modal, teknologi modern,dan belanja pemerintah (belanja barang & jasa). Bagaimana kinerja dari beberapa faktor penggerak pertumbuhan ekonomi di Sumba Timur bekerja relavan untuk didiskusikan? Tulisan ini coba mengulas salah satu faktor pembentuk pertumbuhan ekonomi sebagaimana disebutkan aliran ekonomi Keynesian tentang peranan pengeluaran pemerintah (Todaro, 2000), dengan mengambil kasus belanja pemerintah di kabupaten Sumba Timur.
Bagaimana Belanja Pemda Sumba Timur?
Sebuah riset terbaru oleh Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) terhadap 255 kabupaten di Indonesia (KPPOD, 2015) menemukan sebuah fakta bahwa postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah daerah (Pemda) belum menjadi titik ungkit untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Riset ini menemukan sebuah gambaran tentang belanja Pemda yang tidak berkualitas. Yang dimaksud dengan tidak berkualitas: pertama, karena belanja pemerintah terlalu memberat (heavy) ke belanja aparatur dan operasional pemerintah; Kedua, karena terjadi inefisiensi dan korupsi dalam mengelola APBD. Selanjut, dengan merujuk pada data Kemenkeu, studi ini menemukan bahwa belanja pegawai masih mendominasi struktur belanja daerah dengan rata-rata 43,75 persen selama kurun waktu 2010-2014. Di bandingkan dengan Sumba Timur pada periode yang sama, belanja aparatur jauh lebih besar dari rata-rata nasional yaitu sebesar 55,6 persen, ada perbedaan margin yang cukup besar yang mencapai lebih kurang 10-12 persen.
Namun demikian, studi ini mengonfirmasi bahwa belanja operasional pemerintah (yang terdiri dari belanja belanja pegawai, belanja barang, belanja bunga, subsidi, hibah dan atau bantuan sosial (PP 71/2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah)) sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Meskipun belanja operasional hanya berorientasi jangka pendek dan konsumtif tetap memiliki dampak positif. Bahwa, semakin besar belanja operasi Pemda akan semakin tinggi pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Demikian halnya dengan belanja modal, meningkatnya faktor produksi sebagai dampak dari belanja modal akan meningkatkan output produksi sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Namun sayangnya, temuan studi KPPOD mengonfirmasi bahwa pengaruh belanja modal lebih kecil dibanding pengaruh belanja operasi dengan beberapa alasan.
Terkait dengan debat visi misi Paslon bupati/wakil bupati, mengapa pertumbuhan ekonomi daerah kita masih rendah? Kedua Paslon sudah menyampaikan jawabannya, namun dari jawaban yang disampaikan, nampaknya tidak menyentuh persoalan, yang sesungguhnya terletak pada tubuh birokrasi itu sendiri. Penulis berpendapat, ada beberapa alasan mengapa pertumbuhan ekonomi daerah rendah. Pertama, terletak pada karakteristik dan orientasi belanja dari belanja operasi yang dialokasikan oleh Pemda. Bahwa daerah-daerah yang memiliki pertumbuhan ekonomi tinggi karena dipicu karakteristik belanja, dimana alokasi belanja mereka diorientasikan pada belanja barang yang dipasarkan (dijual) kembali kepada masyarakat (Peraturan Menteri Keuangan No.101/Pmk.02/11 Tentang Klasifikasi Anggaran). Artinya, belanja konsumsi mereka adalah belanja konsumsi yang memiliki manfaat langsung dan sasarannya luas (masyarakat). Sementara, yang terjadi di Sumba Timur, justru sebaliknya, orientasi belanja operasinya tidak memiliki manfaat langsung kepada masyarakat, dan sasarannya terbatas, yaitu an sich untuk konsumsi birokrasi (pejabat). Contohnya, pembelian kendaraan operasional lapangan sekelas strada triton dan sejenisnya dalam skala luas. Jenis kendaraan seperti ini merupakan kendaraan operasional offroad atau adventure kelas mewah. Sudah barang tentu belanja seperti ini tidak akan berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi karena hanya konsumsi an sich birokrasi sama halnya dengan perjalanan dinas.
Sebuah fenomena yang tengah terjadi dalam tubuh birokrasi, sepertinya sedang berlomba untuk “memiliki” mobil operasional sekelas strada. Belanja seperti ini hanya akan menaikkan biaya eksploitasi (pemeliharaan) kendaraan. Data menunjukkan, pada 5 tahun lalu biaya eksploitasi kendaraan mencapai lebih kurang Rp. 5,3 M, pada tahun 2015 meningkat menjadi Rp. 9,0 M atau terjadi pertumbuhan biaya eksploitasi kendaraan rata-rata 2 persen per tahun (APBD, 2011-2015). Apakah belanja seperti ini dapat mendongkrak kinerja birokrasi yang pada akhirnya berdampak pada pertumbuhan ekononomi daerah, tunggu dulu? Dibutuhkan sebuah riset yang lebih mendalam.
Kedua, rendahnya pertumbuhan ekonomi Sumba Timur, karena alokasi belanja modal yang rendah. Secara teoritis, semakin besar belanja modal akan semakin besar dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Saat ini rata-rata belanja modal Pemda Sumba Timur dalam kuran waktu 5 tahun lebih kurang hanya mencapai 22 persen dari total APBD, sementara hasil riset KPPOD rata-rata belanja modal dalam kurun waktu yang sama sudah mencapai lebih kurang 24 persen. Bahkan kabupaten-kabupaten tetangga kita jauh lebih besar berkisar antara 25-30 persen dari total APBD.
Ketiga, rendahnya pertumbuhan ekonomi ada hubungannya dengan gaya hidup (life style) birokrasi. Gaya hidup dimaksud bukan pada sektor private birokrat, meskipun dalam kenyataannya penyakit birokrasi selalu nyata. Belum bisa membedakan antara barang publik dan barang private sebagai sebuah kelaziman. Namun gaya hidup dimaksud dalam tulisan ini adalah gaya hidup di lingkungan kerja birokrasi itu sendiri. Seperti contoh kasus pengadaan mobil-mobil operasional lapangan mewah. Nampaknya belanja ini hanya sebuah pemenuhan gaya hidup (life style) dalam lingkungan birokrasi. Sepertinya ingin bersaing dengan para pelaku dunia usaha. Bedanya, dunia usaha membelanjakan uang mereka sendiri, sementara birokrasi menggunakan dana publik. Sudah tentu belanja seperti ini diambil dari pos belanja modal. Kendati memiliki kebenaran secara regulasi, namun sesungguhnya Pemda mendegradasi makna belanja modal, yang tujuan pokoknya untuk investasi dan berdampak jangka panjang. Oleh sebab itu, seberapa besarpun belanja modal dialokasikan tidak akan pernah mendongkrak pertumbuhan ekonomi daerah jika orietansi belanja operasi dan belanja modal pada gaya hidup birokrasi seperti ini.
Sadar atau tidak, bahwa gaya hidup birokrasi seperti yang disebutkan diatas berdampak pada masalah-masalah pembangunan yang sedang dihadapi daerah ini, yaitu kemiskinan, pengangguran dan kesenjangan. Kesempatan baik yang ada sejak otonomi daerah ternyata belum kita manfaatkan secara arif dan bijak. Seorang ekonom terkenal dari Oxford, Dudley Seers, menyebutkan ada tiga tolak ukur pembangunan. Yaitu, kemiskinan, pengangguran dan kesenjangan. Jika salah satu tolak ukur ini memburuk sangat aneh disebut pembangunan meski pendapatan berlipat (Kompas, 12/02/2014).
Hari ini, yang sementara terjadi pada diri kita, bahwa pendapatan per kapita Sumba Timur berada pada kelompok kabupaten dengan tingkat pendapatan per kapita tinggi, dimana pendapatan regional per kapita mencapai Rp lebih kurang 8,2 juta (ADHB). Pada saat yang sama angka kemiskinan masih mencapai 30,35 persen (BPS,2014), angka ini justru menempatkan Sumba Timur pada kelompok kabupaten dengan tingkat kemiskinan tinggi. Kemudian indeks kedalaman dan keparahan kemiskinan yang berada di atas rata-rata NTT mencapai mencapai 6,93 dan indeks keparahan 2,35. Angka ini melampaui rata-rata NTT yang hanya mencapai 3,47 dan 0,91 (BPS,2013). Statistik ini menggambarkan tingginya kesejangan sosial-ekonomi yang sementara melanda masyarakat Sumba Timur. Inilah wajah pembangunan kita hari ini. Kita butuh perubahan, perubahan yang bermakna dan bukan pada angka-angka statistik semata.[*]
*] Stepanus Makambombu, direktur Stimulant Institute Sumba
