Perubahan Iklim Ancaman Nyata Ketahanan Pangan di NTT

oleh
  • Ada pembangunan yang mal-adaptasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di NTT
  • Kerusakan lingkungan di NTT tidak terkendali
  • Lemahnya penegakan hukum di wilayah pesisir NTT
  • Butuh komitmen Gubernur NTT terkait kebijakan pembangunan yang ramah lingkungan. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perubahan iklim berpengaruh negatif terhadap ketahanan pangan. Sehingga, dibutuhkan kebijakan untuk menangani perubahan iklim agar kerentanan dalam ketahanan pangan dapat diatasi. Adapun, beberapa dampak perubahan iklim antara lain adalah cuaca ekstrem, seperti hujan lebat, kekeringan, gelombang panas, dan badai tropis. Hal itu dinilai dapat mempengaruhi proses tanam dan hasil pertanian nasional.

Anomali iklim dan cuaca yang semakin sering terjadi selama dasawarsa terakhir ini, merupakan fenomena nyata telah terjadinya perubahan iklim yang sangat signifikan di semua belahan dunia (Global Climate Change). Kalau pada dasawarsa sebelumnya, pergantian musim dapat ditebak dengan menghitung bulan setiap tahunnya, namun kondisi itu kini sudah nyaris berubah total. Bulan Maret sampai September yang selama ini selalu diindentikkan dengan musim kemarau, namun pada bulan-bulan tersebut sering terjadi curah hujan dengan intensitas tinggi, sehingga dampaknya sulit di antisipasi, karena memang diluar prediksi. Begitu juga dengan musim penghujan yang biasanya terjadi pada bulan Oktober sampai dengan Februari, sekarang juga sudah sangat sulit di prediksi, pada bulan-bulan dimana biasanya terjadi hujan dengan intensitas tinggi, namun di beberapa daerah malah terjadi kekeringan. 

Perubahan iklim dan ancaman bencana alam merupakan dampak yang akan dirasakan dalam masa mendatang. Para ahli memprediksi keadaan bumi semakin menunjukkan perubahan yang sangat drastis. Adanya perubahan iklim akibat aktivitas manusia yang tidak toleran terhadap keseimbangan alam menyebabkan berbagai bencana ekologi di belahan dunia. 

Baca Juga:  MENGAPA KUALITAS IPM ORANG SUMBA RENDAH?

Nusa Tenggara Timur (NTT) merupakan salah satu wilayah yang sangat rentan terhadap bahaya perubahan iklim saat ini. Sejak sepuluh tahun terakhir NTT mengalami berbagai krisis lingkungan yang ditandai dengan perubahan iklim yang mendatangkan bencana alam. 

Dampak nyata perubahan iklim adalah semakin sering terjadi cuaca ekstrem. BMKG mencatat sejak 2008 tercatat ada 10 kejadian siklon tropis di Indonesia. Siklon tropis terjadi sekali pada 2008 dan kemudian terjadi lagi pada 2010 dan 2014. Namun,  siklon tropis selalu terjadi setiap tahun sejak 2017. Rentang waktu kejadian semakin pendek.

BMKG juga mencatat rentang internval kekeringan panjang akibat dampak El Nino dan musim hujan basah yang panjang dampak La Nina kini semakin pendek. Fenomena itu pada periode 1950-1980 terjadi setiap 5-7 tahun. Namun, setelah 1981-2019, periode ulang La Nina dan El Nino semakin pendek menjadi 2-3 tahun. 

Tahun 2021 badai Seroja melanda hampir seluruh wilayah di provinsi NTT, bencana alam ini merupakan salah satu bencana berskala besar karena secara merata melanda wilayah NTT dengan daya rusak yang cukup besar dan membutuhkan waktu yang lama dalam proses pemulihannya. 

Salah satu yang menjadi perhatian serius saat ini adalah perubahan iklim yang tidak bisa dikendalikan di era induatriliasis sekarang ini. Aktivitas pembangunan dan perilaku buruk manusia memperlakukan lingkungan dengan baik sudah tidak lagi penting dipikirkan.  Orientasi pembangunan ekonomi telah meminggirkan kekuatan dan keseimbangan alam dalam mempertahan ekosistem. 

Baca Juga:  Episode 2 Serial Perang Dunia II: REVOLUSI TANK JERMAN DAN PEMBUKA PD II

Kemarau panjang yang dirasakan di wilayah NTT bukanlah pemandangan biasa saat ini, perubahan iklim dengan ancaman kekeringan membuat kita semua kawatir akan ketahanan pangan dalam beberapa tahun ke depan. Dampak perubahan iklim secara nyata mengancam pangan kita. 

NTT merupakan wilayah agraris sekaligus wilayah maritim di mana daratan dan laut merupakan sumber daya alam yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Banyaknya masyarakat yang tinggal di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di NTT mencerminkan bahwa masyarakat NTT sangat bergantung dan terhubung  dengan sumber daya alam. Artinya bahwa wilayah pesisir memiliki peran panting bagi keselamatan warga pesisir dan pulau-pulau kecil.  

Nusa Tenggara Timur memiliki potensi di sektor pertanian dan peternakan yang sangat baik. Namun, pada kenyataannya NTT masih saja kesulitan keluar dari masalah kemiskinan. Persoalan ini bukan saja terkait dengan urusan kelola pertanian namun ada krisis lingkungan yang terjadi. Menyempitnya lahan pertanian akibat alih fungsi lahan merupakan salah satu persoalan yang ada. 

Krisis pangan yang terjadi serta gagal panen di NTT ditengarai oleh beberapa faktor salah satunya akibat kerusakan lingkungan yang menyebabkan bergesernya musim taman sehingga sering dijumpai para petani kesulitan memprediksi musim tanam yang tepat, selain itu pula masifnya perusahaan monokultur yang menggunakan pestisida kimia dengan volume besar juga turut memberikan sumbangan kerusakan lingkungan dan perubahan iklim. 

Baca Juga:  WALHI NTT: Lemahnya Penegakan Hukum di Wilayah Pesisir & Pulau-Pulau Kecil, Masyarakat Hadapi Tiga Masalah Serius

Persoalan kemiskinan, gizi buruk, krisis lingkungan dan minimnya sikap pemerintah dalam mengatasi krisis iklim lewat kebijakan pembangunan yang ramah lingkungan akan memicu masalah yang baru dilingkungan sosial masyarakat.  

Oleh karena itu, salah satu catatan penting dalam menyelamatkan sektor pertanian dari dampak perubahan iklim diantaranya : 

  1. Pemerintah di NTT harus memperhatikan ekosistem lingkungan, pendekatan pembangunan pertanian harus berbasis konservasi 
  2. Perlu adanya pengembangan varietas benih lokal yang mampu beradaptasi dengan kondisi alam di NTT
  3. Moratorium segala kebijakan pembangunan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di NTT
  4. Pemulihan lingkungan perlu diregulasikan dalam kebijakan pembangunan daerah. 
  5. Sosialisasi adaptasi, mitigasi perubahan iklim harus menyentuh pada lapisan bawah ( desa) 
  6. Tata kelola sumber daya alam dan tata kelola ruang harus mengedepankan pada prinsip keadilan ekologis. 
  7. Hentikan segala kebijakan pertambangan yang merusak hutan, air dan lahan pertanian masyarakat di NTT. 
  8. Gubernur NTT segera mengevaluasi segala bentuk kebijakan pembangunan di wilayah pesisir yang membatasi akses dan ruang hidup warga pesisir. 
  9. Penegakan hukum di wilayah pesisir perlu dijalankan secara serius oleh pemerintah

Penulis: Deddy F. Holo Divisi Perubahan Iklim dan Kebencanaan WALHI NTT

Komentar