Waingapu.Com – Permasalahan stunting menjadi salah satu prioritas dalam bidang kesehatan untuk diperangi dan diminimalisir oleh pemerintah dan juga anggota DPRD Sumba Barat Daya (SBD) periode 2019-2024. Hal itu nampak dalam pidato perdana Bupati dan Wakil Bupati SBD dalam Sidang Paripurna DPRD setempat, dengan agenda pemberhentian anggota DPRD periode lima tahun sebelumnya dan pelantikan 35 anggota DPRD terpilih untuk periode lima tahun ke depan, yang dihelat di ruang sidang utama, Senin (09/09) lalu.
Realita bahwa di SBD masih rendahnya pemahaman masyarakat tentang gizi keluarga sehingga masih terjadi kematian ibu dan anak ketika melahirkan, juga akibatkan stunting pada bayi, dipaparkan oleh Kornelius Kodi Mete dan Marthen Christian Taka, sebagai Bupati dan Wakil Bupati SBD yang dibacakan secara bergantian itu. Terkait hal itu, salah satu langkah strategis yang dilakukan, demikian dijabbarkan oleh Kornelius, pembanguna desa dengan empat siu strategis, dimana diantaranya adalah desa sehat perlu dioptimalisasi.
“Penduduk miskin harus tetap mendapatkan pengobatan gratis melalui Jamkesmas dan Jamkesda. Gerakan desa sehat diwujudkan dengan gerakan rumah sehat yang didukung dengan lingkungan yang bersih dan sehat, rumah tangga berkecukupan pangan dan gizi yang memadai. Permasalahan-permasalahn ini perlu dilakukan pencegahan dan penanganan mulisektor,” ungkapnya seraya menambahkan prevalensi stunting di SBD mencapai 39,9 persen.
Lebih jauh Kornelius menyampaikan berdasarkan data kesehatan sampai dengan bulan Mei 2019 jumlah balita stunting intervensi penurunan stunting terintegrasi, dari 32.544 balita, terdapat 1.709 balita dengan status sangat pendek dan 1.768 balita berstatus pendek.
Terpisah, Carolina Louro dan Elizabeth Kalu, dua tokoh perempuan SBD yang terpilih menjadi anggota DPRD untuk periode 2019-2024, juga berjanji akan mendukung upaya pemerintah dalam menekan dan memerangi anggka kematian ibu dan anak juga stunting.
“Kami akan jadi jembatan bagi masyarakat dalam memerangi stunting dan juga kematian ibu dan anak. Masalah ibu dan anak tentunya yang paling mengerti adalah perempuan. Dan kami sebagai wakil rakyat mewakili rakyat secara umum dan kaum perempuan tentu akan mendukung upaya pemerintah dan juga akan menyuarakan dan memperjuangkan hak perempuan dan anak,” urai Elizabeth Kalu.
“Kebetulan latar belakang perjuangan saya selama ini adalah kegiatan pemberdayaan. Maka saya rasa DPRD adalah tempat yang tepat, untuk saya lewat lembaga ini melakukan hal-hal besar. Karena selama ini saya mungkin berjuang lewat skop yang lebih kecil. Dengan keberadaan saya di lembaga ini bisa menentukan kebijakan yang lebih pro pada ibu dan anak. Karena masalah kesehatan ibu dan dan anak juga stunting harus diatasi dari dalam keluarga dan juga dari dalam kandungan. Mengatasinya tentu perlu pengetahuan dan ekonomi keluarga yang baik, itu yang akan kami dorong dan perjuangkan,” timpal Carolina. (ion)
